Kudus Butuhkah Tempat Karaoke

Kudus Butuhkah Tempat Karaoke

Sudah merupakan kodrat alami manusia untuk menikmati hiburan untuk melepas kepenatan setelah setiap hari sibuk beraktifitas. Menyanyi dan berkaraoke, merupakan salah satu alternatif hiburan karena dipandang mampu menghilangkan stress. Namun, mengapa persoalan karaoke di Kudus justru menjadi polemik berkepanjangan. Berikut laporannya. Tak bisa dipungkiri, tempat karaoke mulai tumbuh dan menjamur di Kabupaten Kudus sejak tahun 2005 an. Beberapa tempat karaoke terus bermunculan bak cendawan di musim hujan menawarkan sarana rekreasi alternatif bagi masyarakat. Namun, seiring waktu keberadaan tempat karaoke di Kabupaten Kudus justru banyak menimbulkan polemik. Beragam protes bermunculan dari berbagai elemen masyarakat yang menilai tempat karaoke saat ini telah berubah menjadi ajang maksiat terselubung. ”Peredaran miras menjadi hal tak terhindarkan di sejumlah tempat karaoke. Tak hanya itu saja, tempat karaoke juga menjadi tempat transaksi prostitusi secara terselubung,” kata Ahmad Fikri, salah satu aktivis LSM di Kudus. Betapa tidak, Fikri menggambarkan tempat karaoke yang tertutup dengan bilikbilik rapat, sangat membuka peluang tindak asusila. Apalagi, pengusaha  karaoke juga menyediakan perempuan berstatus Ladies Companion (LC) yang umum disebut juga dengan istilah Pemandu Karaoke (PK). Akibatnya, tempat karaoke saat ini tak hanya menjadi sarana untuk menyanyi saja. Tempat karaoke juga dituding menjadi tempat sumber kemaksiatan dan sumber tindak kriminal.


Yang cukup memprihatinkan, menurut Fikri seluruh tempat karaoke di Kudus juga tidak memiliki izin semestinya. Pasalnya, pengusaha tempat karaoke hanya bermodalkan izin usaha restoran atau kafe, namun kemudian disalahgunakan menjadi tempat karaoke. “Banyak tempat usaha pariwisata, hotel, dan karoke yang berkedok kafe dan restauran ternyata belum mengantongi izin TDUP,” tambahnya. Kondisi ini, menurut Fikri sangat ironis. Dia menganggap, Pemkab Kudus berlaku diskriminatif dalam menegakkan perda. Hal itu, kata dia, terlihat dalam penertiban PKL di Kudus meskipun mereka mengais rejeki hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga ditertibkan dengan mengerahkan Penertiban tersebut, lanjut dia, lantaran para PKL melanggar tempat untuk berjualan yang memanfaatkan trotoar atau badan jalan, sedangkan tempat usaha karaoke yang mampu meraup hasil jutaan rupih setiap malamnya dan jelas-jelas tidak mengantongi perizinan teknis, seperti izin  gangguan, IMB, TDUP maupun perizinan lainnya justru tidak ditindak. Selain itu, kata dia, tempat usaha tersebut juga memunculkan stigma negatif karena menjadi tempat maksiat. Untuk itu, pengunjuk rasa mendesak kepada Pemkab Kudus dan DPRD setempat agar mengambil langkah strategis guna menjamin tertibnya tempat usaha perhotelan maupun karaoke yang ber kedok sebagai kafe dan restauran. enanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Kudus Masan mengatakan sebagai sebuah kota industri yang berkembang, Kudus dirasa sangat membutuhkan tempat hiburan semacam tempat karaoke. Hanya saja, harus ada prasyarat bilamana tempat karaoke diperbolehkan. “Hanya saja, tempat hiburan karaoke yang dimaksud harus memenuhi beberapa persyaratan guna meminimalkan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan masyarakat luas,” ujarnya. Ia mengatakan, persyaratan yang haru dipenuhi yakni, tidak menyediakan minuman keras, pemandu karaoke dan bilik yang ada juga harus transparan. “Intinya, tempat karaoke tersebut merupakan karaoke keluarga,” ujarnya. Diakui Masan, selama ini memang ada sisi kelemahan regulasi yang menyangkut keberadaan tempat karaoke. Sebab, sejauh ini belum ada Peraturan Daerah yang secara spesifi k mengatur tentang pendirian atau usaha karaoke.


Di masa DPRD periode 2009-2014, memang sempat munculRanperda Inisiatif tentang penataan tempat karaoke atau hiburan malam. Namun, pembahasan Ranperda tersebut deadlock akibat banyaknya tentangan dari masyarakat sehingga gagal disahkan. Meski demikian, dalam program legislasi daerah tahun 2015 ini, menurut Masan, DPRD Kudus akan kembali membahas Ranperda tempat usaha kafe dan karaoke serta hiburan malam. Pihaknya berharap ranperda tersebut bisa menjadi payung h ukum, sekaligus menata keberadaan tempat karaoke agar tidak lagi meresahkan masyarakat. ”Selama tidak ada payung hukumnya, tempat karaoke akan terus menjadi polemik. Oleh karenanya, perlu Perda yang mengaturnya. Kalau memang diperbolehkan, karaoke harus memenuhi syarat apa saja. Itu yang akan diatur dalam Perda,” kata Masan.
Sebelum Perda disahkan, guna menghindari keresahan masyarakat, saat me ngge lar rapat bersama dengan Eksekutif, LSM, pengusaha karaoke, serta sejumlah stakeholder lainnya, DPRD Kabupaten Kudus merekomendasikan aparat penegak perda di Kabupaten Kudus untuk menertibkan tempat usaha kafe dan karaoke yang ada di Kudus. Beberapa rekomendasi yang dikeluarkan diantaranya pengusaha kafe yang menyediakan karaoke dilarang menjual dan menyediakan minuman keras, tidak boleh menyediakan pemandu karaoke (PK), bilik-bilik harus transparan. Selain itu, kafe karaoke yang tidak berizin harus mengurus izinnya. ”Kami juga meminta Satpol PP sebagai aparat penegak perda untuk terus memantau dan melakukan operasi agar rekomendasi ini bisa ditaati semua pihak,” kata Masan.


Taat Aturan
Sementara, Arif selaku pengurus Paguyuban Usaha Karaoke Damai Sejahtera menyatakan, pihaknya siap menjalankan rekomendasi dari DPRD tersebut. Sebab, pada dasarnya para pengusaha kafe dan karaoke ingin menjalani usahanya sesuai aturan yang berlaku. ”Untuk norma kesusilaan, silahkan dicek. Tempat usaha kami tidak pernah menjual miras atau menyediakan PK yang tidak sesuai dengan norma kesusilaan,” tandasnya. Ditambahkan Arif, dalam menjalankan usahanya, pihaknya juga telah memiliki izin sebagaimana ditentukan oleh pemerintah kabupaten. Hanya diakui, saat ini izin beberapa tempat karaoke sudah habis meski pihaknya sudah mengajukan perpanjangan ke Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu. Dari data yang ada di Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kudus, ada 14 kafe yang tercatat memiliki izin di Kudus ini. “Dari data itu, dua sudah tutup. Satu pindah. Sedangkan yang lain izinnya sudah habis,” kata Sekretaris BPMPPT Revlisianto Subekti.

0 Komentar


    Tidak ada Komentar

Tinggalkan Komentar