Komisi A Konsultasi Ke Ditjen PPMD Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Ke Ditjen Bina Administrasi Desa Kemendagri

Komisi A Konsultasi Ke Ditjen PPMD Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Ke Ditjen Bina Administrasi Desa Kemendagri

Dalam rangka menambah wawasan dan pengetahuan terkait dengan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades), Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Komisi A DPRD Kabupaten Kudus melakukan konsultasi ke Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Dalam rangka menambah wawasan dan pengetahuan terkait dengan Pelaksanaan Dana Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia

Konsultasi dilaksanakan pada Hari Jumat, 9 Oktober 2015 yang diikuti oleh 8 anggota Komisi A yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi A Bp. Mardijanto, SE, MH

Rombongan dari Kudus diterima oleh Bp. Endro Sulistyo dan Bp. M. Sodiq (Deputi Konsultan Nasional Pengembangan Program) Ditjen PPMD, Pkl. 09.30 WIB – 11.00 WIB di Ruang Rapat lantai II. Ditjen PPMD Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Dari hasil konsultasi di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi terkait Dana Desa  disampaikan bahwa Dana Desa disalurkan oleh Pemerintah kepada Kabupaten/Kota, selanjutnya oleh Kabupaten/Kota kepada Desa, Peyaluran Dana Desa setiap tahunnya secara bertahap, yaitu tahap I bulan April 40%, tahap II bulan Agustus 40%, tahap III bulan Nopember 20%, Dana Desa diigunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Kemasyarakatan, Dana Desa  penggunaannya mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Lebih lanjut disampaikan bahwa pencairan Dana Desa di daerah masih sangat rendah, oleh karena itu Kementerian Desa melakukan percepatan penyediaan tenaga pendamping desa dan optimalisasi tenaga pendamping desa yang sudah ada Pendamping Desa bertugas mendampingi Desa dalam penyelenggaraan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi memfasilitasi percepatan penggunaan  Dana Desa tahun 2015 untuk kegiatan kegiatan sebagai berikut : Memprioritaskan penggunaan dana desa untuk mendanai pembangunan/ rehabilitasi / pemeliharaan sarana dan prasarana desa dan pengembangan ekonomi lokal sesuai kebutuhan prioritas desa dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa, meliputi : Pembangunan sarana prasarana desa, seperti jalan desa, jembatan sederhana, saluran air, embung desa, talud, irigasi tersier dan pengelolaan air bersih skala desa. Pemenuhan kebutuhan dasar, seperti pengembangan posyandu, pengembangan pos kesehatan desa dan polindes, dan pengembangan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Pengembangan Ekonomi lokal, seperti pasar desa, kios desa, pelelangan ikan milik desa, penyaluran pinjaman bergulir untuk usaha kepada kelompok masyarakat melalui pembentukan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). Pembangunan/ rehabilitasi / pemeliharaan sarana prasarana dilakukan secara swakelola, dengan menggunakan sumber daya / bahan baku lokal dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat.

Setelah dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dilanjutkan Konsultasi ke Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

Rombongan Komisi A DPRD Kab. Kudus diterima oleh Bapak Fernando Siagian, selaku Kasi Penataan Desa Sub Direktorat Fasilitasi Tata Wilayah Desa Direktorat Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, pukul. 13.00 - 15.00 WIB bertempat di Ruang  Rapat  Lantai III Gedung F Kementerian Dalam Negeri.

Dari penjelasan Bp. Fernando berkaitan dengan Permendagri No.112 Pasal 42 ayat (3) Dalam hal jumlah hasil pemilihan calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari satu calon pada desa dengan TPS hanya 1 (satu) calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar, sebagai berikut : Untuk TPS yang hanya 1 (satu) untuk kotak suaranya dibuat lebih dari satu dibagi per wilayah tempat tinggal/ dukuh/ dusun, Kemudian berkaitan dengan Permendagri No.112 Pasal 25 yang mengatur tentang Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 orang. Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain yang diatur Bupati sebagai berikut : untuk kriteria-kriteria tersebut silahkan diatur lebih lanjut dalam Perda yang penting tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi, kalau isi dalam Perda sama dengan yang ada dalam Permendagri maka secara teknis diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Berkaitan dengan bengkok Kades dan Perangkat Desa yang masih melekat setelah diberikan penghasilan tetap dapat dipahami sebagai berikut : Berdasarkan PP 47 pasal 100 ayat (3) dan (4) di ayat (3) bahwa hasil pengelolaan tanah bengkok dapat digunakan untuk tambahan penghasilan kepala desa dan perangkat desa selain penghasilan tetap kemudian ayat (4) menyebutkan bahwa ketentuan mengenai hasil pengelolaan tanah bengkok diatur oleh Bupati.

Dalam Pasal 77 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 ayat (2) menyebutkan bahwa Pengelolaan kekayaan milik Desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Desa serta meningkatkan pendapatan Desa, dari bunyi pasal tersebut bahwa kekayaan milik desa yang didalamnya adalah bengkok desa untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa. Sehingga pemanfaatannya harus proporsional berdasarkan skala prioritas.

Pendapatan Kades dan Perangkat Desa yang dibayar dengan bengkok karena itu sudah tradisi berkaitan dengan asal-usul desa di daerah di jawa, akan tetapi ada tradisi yang layak atau tidak layak untuk dipertahankan.

Ada 4 pendapatan yang diperoleh oleh Kades dan Perangkat Desa (Penghasilan tetap, Tunjangan Jabatan, Tunjangan Kesehatan dan Penghasilan Lain yang sah).

Tunjangan operasional Badan Permusyawaratan Desa diatur dalam Peraturan Bupati, yang perlu dipahami bahwa Desa bukan Pemerintahan Daerah Tingkat III sehingga kalau BPD menuntut adanya penghasilan tetap yang sama dengan Perangkat Desa/ Kades harus dilihat dulu bahwa jam kerja dari BPD berbeda dengan jam kerja perangkat desa/ kepala desa yang setiap hari kerja harus masuk kerja.

Sumber dari pendapatan desa terdiri dari : Pendapatan Asli Desa, APBN, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ADD, Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten, Hibah/ sumbangan tidak mengikat dari pihak ketiga, lain-lain pendapatan desa yang sah.