DPRD KABUPATEN KUDUS GELAR PARIPURNA PENETAPAN RANPERDA TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KUDUS

DPRD KABUPATEN KUDUS GELAR PARIPURNA PENETAPAN RANPERDA TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KUDUS

          Rabu, 28 September 2016 DPRD Kabupaten Kudus menggelar Rapat Paripurna Penetapan Ranperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus.
Rapat Paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Kudus, Masan, SE, MM . Hadir pada kesempatan itu Bupati Kudus, Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kudus, Unsur Forkopinda, Sekretaris Daerah dan para Asisten Sekda, para Staf Ahli Bupati, Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten Kudus, Pimpinan SKPD, Perusahaan Daerah, Kades dan Lurah se Kabupaten Kudus.
           Dalam pidato pembukaan, Pimpinan DPRD ,menyampaikan bahwa rapat paripurna ini adalah penyampaian laporan Komisi A dilanjutkan penandatanganan Rancangan keputusan DPRD dan Berita Acara Persetujuan Bersama Bupati Kudus dan DPRD Kabupaten Kudus tentang Ranperda Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus.
           Selanjutnya berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Kudus pada ketentuan pasal 112 ayat (4) Huruf A angka 1 pada intinya menyebutkan bahwa “Pengambilan Keputusan Pada Rapat Paripurna Didahului Dengan Penyampaian Laporan Pimpinan Komisi Yang Berisi Proses Pembahasan, Pendapat Fraksi dan Hasil Pembicaraan Dalam Rapat Kerja Komisi”.
           Berdasarkan ketentuan Pasal 241 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan UU. No. 9 Tahun 2015 yang pada intinya menyebutkan bahwa “Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Dilakukan Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bersama Kepala Daerah Untuk Mendapat Persetujuan Bersama“.
Berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Kudus pada intinya menyebutkan bahwa “Ranperda yang Berasal Dari Bupati Dibahas Oleh DPRD dan Bupati Untuk Mendapat Persetujuan Bersama”.
           Dalam laporannya, Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Kudus Mardijanto, SE, MH menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Kudus perlu segera menindaklanjuti dengan menata kembali Susunan Organisasi Tata Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus. Pembentukan Perangkat Daerah mempertimbangkan sejumlah faktor diantaranya luas wilayah, jumlah penduduk, kemampuan keuangan daerah serta beban tugas. Penataan kembali SOTK harus berorientasi pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam menetapkan besaran dan susunan Organisasi Perangkat Daerah, harus memperhatikan asas:
      a. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
      b. intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
      c. efisiensi;
      d. efektivitas;
      e. pembagian habis tugas;
      f. rentang kendali;
      g. tata kerja yang jelas; dan
      h. fleksibilitas.

Adapun pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus sebagai berikut :
    a. Sekretariat Daerah merupakan Tipe B;
    b. Sekretariat DPRD merupakan Tipe B;
    c. Inspektorat Daerah merupakan Tipe B;
    d. Dinas Daerah terdiri dari :

1. Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga merupakan Tipe A yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan:
   a) Bidang Pendidikan; dan
   b) Bidang Kepemudaan dan Olahraga;

2. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata merupakan Tipe C yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan:
    a) Bidang Kebudayaan; dan
    b) Bidang Pariwisata;

3. Dinas Kesehatan merupakan Tipe B yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan;

4. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan Tipe A yang menyelenggarakan Urusan                       Pemerintahan:
    a) Bidang Sosial;
    b) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
    c) Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan Tipe C yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan Tipe B yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan Tipe C yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan                 Terpadu Satu Pintu;

8. Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah merupakan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan:
    a) Bidang Tenaga Kerja;
    b) Bidang Perindustrian;dan
    c) Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;

9. Dinas Perdagangan merupakan Tipe B yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan;

10. Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan Tipe C yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan:
      a) Bidang Komunikasi dan Informatika;
      b) Bidang Statistik; dan
      c) Bidang Persandian;

11. Dinas Perhubungan merupakan Tipe C yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan;

12. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan Tipe B yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan:
      a) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan
      b) Bidang Pertanahan;

13. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup merupakan Tipe A yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan:
      a) Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan
      b) Bidang Lingkungan Hidup;

14. Dinas Pertanian dan Pangan merupakan Tipe A yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan:
      a) Bidang Pertanian;
      b) Bidang Pangan; dan
      c) Bidang Perikanan;

15. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan merupakan Tipe C yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan:
     a) Bidang Kearsipan; dan
     b) Bidang Perpustakaan;

16. Satuan Polisi Pamong Praja merupakan Tipe B yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan                             Masyarakat, yang terdiri dari :
      a) Sub Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat; dan
      b) Sub Urusan Kebakaran;

e. Badan Daerah terdiri dari:
    1. Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah merupakan Tipe A yang melaksanakan Fungsi Penunjang Keuangan;
    2. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan merupakan Tipe B yang melaksanakan Fungsi Penunjang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan;
    3. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah, merupakan Tipe A yang melaksanakan Fungsi Penunjang:
        a) Perencanaan; dan
        b) Penelitian dan Pengembangan.

f. Kecamatan terdiri dari:
   1. Kecamatan Kota merupakan TipeA;
   2. Kecamatan Jati merupakan Tipe A;
   3. Kecamatan Undaan merupakan Tipe A;
   4. Kecamatan Mejobo merupakan Tipe A;
   5. Kecamatan Jekulo merupakan Tipe A;
   6. Kecamatan Kaliwungu merupakan Tipe A;
   7. Kecamatan Dawe merupakan Tipe A;
   8. Kecamatan Gebog merupakan Tipe A;dan
   9. Kecamatan Bae merupakan Tipe B.

           Ketua DPRD Kabupaten Kudus Masan, SE, MM berharap Pemerintah Kabupaten Kudus harus segera menyesuaikan Susunan Perangkat Daerah dan SKPD yang ditunjuk nantinya benar-benar berkompeten pada urusannya masing-masing.
           Bupati Kabupaten Kudus Musthofa dalam sambutannya mengapresiasi disahkannya Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Peraturan Daerah ini akan menjadi pijakan dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017. (humas dprd)

0 Komentar


    Tidak ada Komentar

Tinggalkan Komentar