PENJELASAN BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH ATAS USUL PRAKARSA 3 (TIGA) RANPERDA

PENJELASAN BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH ATAS USUL PRAKARSA 3 (TIGA) RANPERDA

Kamis, 1 Desember 2016. DPRD Kabupaten Kudus menggelar rapat paripurna Penjelasan Badan Pembentukan Peraturan Daerah terhadap 3 (tiga) Ranperda Usul Prakarsa Badan Pembentukan Peraturan Daerah.

Ranperda yang diusulkan tentang :

  1. Penanggulangan Gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan;
  2. Pelestarian Budaya Kudus;
  3. Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Menulis Pada Satuan Pendidikan.

Hal ini sesuai dengan fungsi legislasi yang merupakan fungsi DPRD yang sangat penting dan strategis dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Fungsi ini mengakomodasi berbagai kepentingan para pihak/stakeholders untuk menentukan bagaimana pembangunan di daerah akan dilaksanakan.

Adapun dasar-dasar pemikiran yang melatarbelakangi pengajuan masing-masing Ranperda tersebut antara lain:

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Gelandangan, pengemis, dan Anak Jalanan.

  1. Gelandangan, pengemis, dan anak jalanan pada dasarnya mempunyai hak yang sama dengan manusia lainnya, yaitu hak untuk mendapatkan tempat tinggal, pendidikan, dan penghidupan yang layak.
  2. Bahwa keberadaan Gelandangan, Pengemis, dan Anak Jalanan adalah tidak sesuai dengan cita-cita bangsa yaitu kemakmuran, oleh karena itu Pencegahan tindakan mengemis, gelandangan, dan anak jalanan merupakan keniscayaan yang selaras dengan cita hukum bangsa Indonesia yang berbasis agama, moral, etika dan budaya.
  3. Bertujuan untuk mencegah dan mengantisipasi bertambah suburnya komunitas anak jalanan, gelandangan dan pengemis;mendidik komunitas anak jalanan, gelandangan dan pengemis agar dapat hidup secara layak dan normal sebagaimana kehidupan masyarakat umumnya; memberdayakanpara   Anak Jalanan, gelandangan dan pengemis untuk dapat hidup mandiri secara ekonomi dan sosial; meningkatkan peran serta dan kesadaran Pemerintah daerah, dunia usaha dan elemen masyarakat lainnya untuk berpartisipasi dalam penanganan anak jalanan, gelandangan dan pengemis; dan menciptakan ketertiban umum.
  4. diharapkan keberadaan gelandangan, pengemis dan anak jalanan dapat diminimalisir, sehingga dapat tercapai tujuan dan cita-cita Negara, yakni meningkatkan harkat dan martabat masyarakat khususnya kaum gelandangan, Pengemis, dan anak jalanan ke posisi yang layak sebagai manusia seutuhnya dan memiliki peran di dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.

2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelestarian Budaya Kudus.

  1. Bahwa Kabupaten Kudus yang terkenal dengan julukannya sebagai kota santri, terdapat berbagai macam adat istiadat dan budaya yang diwariskan oleh para leluhur pada masa lalu seperti : buka luwur, mauludan, kirab jenang, kupatan, dandangan, gusjigang dan masih banyak lagi lainnya.Keanekaragaman budaya tersebut merupakan potensi sosial yang dapat membentuk karakter dan citra budaya, serta merupakan bagian penting bagi pembentukan citra dan identitas Kudus perlu dilestarikan.
  2. Bahwa Pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa: Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.
  3. Bertujuan untuk Melindungi, mengamankan, dan melestarikan budaya kudus; Memelihara dan mengembangkan nilai-nilai tradisi Kudus yang merupakan jati diri dan wujud masyarakat yang multi kultural; meningkatkan pemahaman kesadaran masyarakat terhadap kebudayaan Kudus; meningkatkan kepedulian, kesadaran, dan aspirasi masyarakat terhadap peninggalan budaya Kudus; membangkitkan semangat cinta tanah air, nasionalisme, dan patriotisme; dan membangkitkan motivasi, memperkaya inspirasi, dan memperluas khasanah bagi masyarakat dalam berkarya dalam bidang kebudayaan.

3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Menulis di Satuan Pendidikan.

  1. Bahwa berdasar hasil survey beberapa lembaga internasional menunjukkan bahwa minat baca masyarakat Indonesia masih sangat rendah. Oleh karena itu, diperlukan dorongan untuk meningkatkan budaya membaca dan menulis untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945.
  2. bertujuan untuk membentuk generasi/sumber daya manusia yang Memiliki kekayaan kosa kata; Memiliki kemampuan menalar, menganalisa, mengurutkan dengan teratur dan berpikir logis; Mampu merenungkan kehidupan dan memiliki cita hidup; dan Memiliki imajinasi atau membayangkan suatu keadaan sehingga mampu memilah hal yang baik dan buruk bagi kehidupan. (Humas DPRD)

0 Komentar


    Tidak ada Komentar

Tinggalkan Komentar