KOMISI B DPRD KABUPATEN KUDUS KONSULTASI KE DIREKTORAT BAHAN PANGAN DAN BAHAN PENTING SERTA DIREKTORAT PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI DIRJEN PERDAGANGAN DALAM NEGERI KEMENTERIAN PERDAGANGAN RI

KOMISI B DPRD KABUPATEN KUDUS KONSULTASI KE DIREKTORAT BAHAN PANGAN DAN BAHAN PENTING SERTA DIREKTORAT PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI DIRJEN PERDAGANGAN DALAM NEGERI KEMENTERIAN PERDAGANGAN RI

       Memasukai awal tahun 2017, Komisi B DPRD Kabupaten Kudus tanggal 8-10 Januari 2017 langsung melaksanakan tugas sebagai wakil rakyat untuk berkonsultasi Ke Direktorat Bahan Pangan dan Bahan Penting Dan Direktorat Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan RI terkait dengan ketidakstabilan/ melonjaknya harga sembilan bahan pokok dan Pedagang Kaki Lima (PKL) serta pembentukan Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKLI). 

  1. Konsultasi di Dirjen Bahan Pangan dan Bahan Penting Ditjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan RI, rombongan Komisi B DPRD Kabupaten Kudus dipimpin oleh Bp. H. Muhtamat Ketua Komisi B dan diikuti Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kudus serta sembilan anggota Komisi B DPRD Kabupaten Kudus. Dalam sambutan penyampaian maksud dan tujuan Bp. H. Muhtamat menyampaikan bahwa harga gas elpiji 3 kg di pasar cenderung naik dan langka. Selanjutnya rombongan diterima oleh Bp. Kukuh Sri Haryanto Kasudit Barang Penting. Dalam penjelasannya beliau menyampaikan bahwa pada prinsipnya tujuan subsidi tabung gas elpiji 3 kg diperuntukan bagi warga kurang mampu dan UKM. Kebijakan distribusi penyaluran gas elpiji 3 kg adalah pertamina dan ESDM. Pasokan gas elpiji telah ditambah, namun kenyataannya masih terjadi kelangkaan. Daerah diharapkan membentuk tim pengawas yang anggotanya terdiri dari Dinas terkait, Kepolisian dan Hiswana Migas. Untuk dideteksi penyaluran gas elpiji 3 kg, diperlukan pendataan dan peruntukan yang jelas oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota. 

  1. Direktorat Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan RI. Rombongan diterima di ruang rapat lantai delapan Direktorat Pemasaran Produk Dalam Negeri oleh Bp. Yasin Nusa Kepala Subdit Produk Lokal beserta jajaran pejabat setempat. Dalam sambutan perkenalan ketua rombongan Komisi B Bp. H Muhtamat menyampaikan bahwa konsultasi terkait dengan Pedagang Kaki Lima (PKL) Kabupaten Kudus dan Pembentukan Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKLI). 

Dalam penjelasannya Bp. Yasir Nusa menyampaikan bahwa penanganan PKL, telah dilakukan MOU oleh tiga Kementerian yaitu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koperasi dan Kementerian Perdagangan. Adapun tugas masing-masing Kementerian :

  1. Kementerian Dalam Negeri melalui Pemerintah Daerah setempat diharapkan untuk menyediakan tempat berjualan bagai PKL agar dapat berjualan dengan nyaman tanpa takut kena razia.
  2. Kementerian Koperasi menyediakan bantuan lunak/ pinjaman lunak dan bimbingan.
  3. Kementerian Perdagangan memberikan bantuan sarana dan prasarana (gerobak dorong, tenda, fullbox).

Selanjutnya untuk mendapatkan bantuan harus mengajukan proposal lewat Dinas terkait melalui Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKLI), namun untuk Kejadian Luar Biasa (KLB) bantuan dapat diberikan tanpa proposal. (Humas DPRD)

0 Komentar


    Tidak ada Komentar

Tinggalkan Komentar