DPRD GELAR PARIPURNA LAPORAN FRAKSI-FRAKSI TERHADAP HASIL PENYERAPAN ASPIRASI MASYARAKAT OLEH ANGGOTA DPRD TAHUN 2017

DPRD GELAR PARIPURNA LAPORAN FRAKSI-FRAKSI TERHADAP HASIL PENYERAPAN ASPIRASI MASYARAKAT OLEH ANGGOTA DPRD TAHUN 2017

Senin, 10 Maret 2017, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus telah menggelar Rapat Paripurna terkait Laporan Fraksi-fraksi terhadap Hasil-hasil Penyerapan Aspirasi Masyarakat oleh Anggota DPRD Tahun 2017 .

Rapat Paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Kudus, Bapak Masan, SE ,MM dan dihadiri oleh Bupati Kudus, yang diwakili Sekda Kabupaten Kudus, Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kudus, Unsur Forkopinda, Plt. Sekretaris DPRD, Para Asisten Sekda, Staf Ahli Bupati, Para Pimpinan OPD, Para Kepala Desa dan Lurah , dan Pimpinan BUMD.

Dalam pidato pengantar rapat paripurna Ketua DPRD Kabupaten Kudus menyampaikan bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 68 Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Kudus menyebutkan bahwa :

“Tahun Sidang terdiri atas 3 (tiga) Masa Persidangan, sedangkan Masa Persidangan meliputi Masa Sidang dan Masa Reses.

Masa Reses dipergunakan oleh anggota secara perseorangan atau kelompok untuk mengunjungi daerah pemilihannya guna menyerap aspirasi masyarakat“

Guna menindak lanjuti hal tersebut, Pimpinan DPRD Kabupaten Kudus telah mengadakan Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Kudus tanggal 27Januari 2017, yang hasilnya antara lain telah memutuskan bahwa Kegiatan Reses Anggota DPRD Kabupaten Kudus Masa Persidangan I Tahun Sidang 2017dilaksanakan pada tanggal  20  s/d  25 Pebruari 2017

Selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 118 ayat(6),ayat (7) dan ayat (8)Peraturan DPRD Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Kudus. Sesuai dengan jadwal sebagai mana tersebut di atas, Anggota DPRD Kabupaten Kudus telah melaksanakan reses dengan agenda Sosialisasi APBD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2017dan Penyerapan aspirasi masyarakat, dengan mengundang konstituennya sesuai dengan daerah pemilihan masing-masing.

Kemudian dari hasil kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat tersebut telah disusun laporan secara tertulis oleh masing-masing fraksi yang akan disampaikan dalam rapat paripurna hari ini.

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 68 ayat (6) Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Kudus, yang menyebutkan bahwa :

“Anggota secara perseorangan atau kelompok wajib membuat laporan tertulis atas hasil pelaksanaan tugasnya pada masa reses, yang disampaikan kepada pimpinan dalam rapat paripurna “

Selanjutnya penyampaian laporan oleh masing-masing fraksi dibacakan  oleh para juru bicaranya sebagai berikut :

  1. Fraksi Partai Golkar disampaikan oleh Bapak H. Mawahib
  2. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa disampaikan oleh Bapak Sutejo, Spd I
  3. Fraksi Partai  Nasdem disampaikan oleh Bapak Drs. Mas’ud
  4. Fraksi Partai  Keadilan Sejahtera disampaikan oleh Ibu Umi Bariroh
  5. Fraksi Partai  Hanura Demokrat disampaikan oleh Bapak Mardijanto, SE, MH
  6. Fraksi Partai  Persatuan Bintang Pembangunan disampaikan oleh Bapak H. Soetiyono, SE, MH
  7. Fraksi Partai  Demokrasi Indonesia Perjuangan oleh Bapak Sunarto, SE
  8. Fraksi Partai  Gerindra disampaikan oleh Ibu Luwis Junaiti, A.md

Dari penyapaian laporan masing-masing fraksi pada intinya sebagai berikut :

  1. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan APBD TA. 2017 harus dilakukan, agar nantinya dapat benar-benar terserap untuk pembangunan.
  2. Masih didapati keluhan dari masyarakat adanya jalan rusak, drainase rusak dan jembatan rusak, perawatan lampu penerang jalan umum, pembangunan Talut, Jalan Usaha Tani, rehab sekolah, ruang kelas, perpustakaan dll.
  3. Pemerintah Kabupaten Kudus  diminta dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan pelatihan untuk pelaku UMKM dari dana bagi hasil cukai dan tembakau (DBHCT)
  4. Pemerintah Kabupaten  Kudus diminta terus memperjuangkan nasib pegawai honorer dan Honorer K2 di Kudus dan mencari solusi penyelesian penuntasan tenaga honorer K2 yang masih tersisa dan kesejahteraan guru Madin.
  5. Normalisasi lahan tidur di persawahan yang tidak bisa ditanami, Normalisasi sungai, pembuatan pompa air dan saluran di desa Jati Wetan tepatnya selatan terminal induk.
  6.  Mengingatkan dan memberi sanksi perusahaan yang belum memberi gaji sesuai UMK
  7. Belum semua desa memiliki PKD ( Poliklinik Kesehatan Desa )
  8. Pelayanan BRSUD dr. Lukmonohadi khususnya di kelas 3 mohon ditingkatkan dan pelayanan BPJS mohon dioptimalkan.

Pada akhir rapat paripurna Pimpinan rapat menyampaikan bahwasebagai tindak lanjut, maka saran, pendapat, usul dan masukan-masukan tersebut, agar dijadikan sebagai bahan dalam merumuskan kebijakan penganggaran, khususnya Perubahan APBD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2017, dan RAPBD Tahun Anggaran 2018, baik oleh Pemerintah Kabupaten maupun DPRD Kabupaten Kudus dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah. (humas dprd)

0 Komentar


    Tidak ada Komentar

Tinggalkan Komentar