DPRD KABUPATEN KUDUS GELAR RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM DENGAN PERSATUAN PERANGKAT DESA REPUBLIK INDONESIA (PPDRI) KABUPATEN KUDUS

DPRD KABUPATEN KUDUS GELAR RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM DENGAN PERSATUAN PERANGKAT DESA REPUBLIK INDONESIA (PPDRI) KABUPATEN KUDUS

Jum’at, 12 Mei 2017 DPRD Kabupaten Kudus gelar  Rapat Dengar Pendapat Umum DPRD Kabupaten Kudus dengan Persatuan Perangkat Desa Republik Indonesia (PPDRI) Kabupaten Kudus.

Rapat dengar pendapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Kudus, Masan, SE, MM dengan didampingi Ketua Komisi A Mardijanto, SE,  MH dan beberapa Anggota diantaranya Sujarwo, Umi Bariroh, dan Plt Sekretaris DPRD

    Ada 8 (delapan) hal yang menjadi tuntutan Persatuan Perangkat Desa Republik Indonesia (PPDRI) Kabupaten  Kudus.

Adapun tuntutannya sebagai berikut :

  1. Penghasilan Tetap (Siltap) agar setiap tahun disesuaikan dengan UMK dengan jaminan diterima setiap bulan.
  2. Mendapatkan tunjangan kinerja Kepala Desa dan Perangkat Desa.
  3. Mendapatkan Penghasilan Tetap (Siltap) ke-13 dan dapat diterima sebelum Hari Raya.
  4. Mendapatkan BPJS Pensiun yang dibebankan di APBDes.
  5. Untuk meningkatkan profesionalitas dan peningkatan pelayanan masyarakat, Kepala Desa dan Perangkat Desa agar menerima pendidikan dan pelatihan.
  6. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan mohon adanya Standart Pelayanan Minimal bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
  7. Dimunculkan Perbup Disiplin Kerja bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
  8. Agar tunjangan BPD ditingkatkan

Pada kesempatan itu Ketua DPRD dan Ketua Komisi A sangat mengapresiasi apa yang disampaikan para perangkat desa yang tergabung dalam PPDI Kabupaten Kudus beliau siap untuk memperjuangkan nasib mereka dan akan mengkomunikasikan dengan OPD terkait.

Dengan kesejahteraan meningkat diharapkan para perangkat desa untuk dapat lebih meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat .(humas dprd)

0 Komentar


    Tidak ada Komentar

Tinggalkan Komentar