DPRD KABUPATEN KUDUS MENGGELAR RAPAT PARIPURNA PENGESAHAN RANPERDA TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF DPRD KABUPATEN KUDUS.

DPRD KABUPATEN KUDUS MENGGELAR RAPAT PARIPURNA PENGESAHAN RANPERDA TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF DPRD KABUPATEN KUDUS.

Senin, 14 Agustus 2017 DPRD Kabupaten Kudus menggelar Rapat Paripurna Pengesahan Ranperda tentang Hak Keuangan dan Administratif DPRD Kabupaten Kudus.

      Rapat Paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Kudus, Masan, SE, MM . Hadir pada kesempatan itu Bupati Kudus, Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kudus, Unsur Forkopinda, Sekretaris Daerah dan para Asisten Sekda, para Staf Ahli Bupati, Sekretaris DPRD Kabupaten Kudus, Pimpinan SKPD, Perusahaan Daerah, Kades dan Lurah se Kabupaten Kudus.

     DPRD Kabupaten Kudus mengesahkan Ranperda tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kudus pada rapat paripurna tanggal 14 Agustus 2017. Dengan disahkannya Ranperda tersebut maka pendapatan Pimpinan dan Anggota DPRD akan bertambah. Seluruh Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kudus berkomitmen meningkatkan kinerja DPRD. Ketua DPRD Kabupaten Kudus Masan mengatakan harapan masyarakat sangat besar untuk mewujudkan masyarakat Kudus yang sejahtera. Sesuai tugas pokok dan fungsi, DPRD memiliki kewenangan anggaran, penyusunan regulasi, dan pengawasan. Apabila tiga fungsi tersebut dilaksanakan maksimal, akan membawa dampak positif bagi Kudus. Sehingga pelaksanaan kegiatan maupun kebijakan Pemerintah Daerah berjalan baik. Keberhasilan menjalankan amanat rakyat, tidak terlepas dari sumber daya manusia, integritas, dan kredibilitas Pimpinan dan Anggota Dewan. Selain itu, keseimbangan koordinasi antara Pemerintah Kabupaten dan DPRD juga harus dijalankan agar dapat memberi manfaat signifikan pada kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, pola keseimbangan pengelolaan Pemerintah Daerah tersebut ditunjang kesejahteraan yang memadai. Tujuan disahkannya Ranperda tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD untuk peningkatan peran dan tanggungjawab DPRD. Dalam Ranperda Hak Keuangan dan Admninistratif Pimpinan dan Anggota DPRD mendapatkan tunjangan uang representasi, tunjangan transportasi, pemberian uang paket, kenaikan tunjangan jabatan, tunjangan alat kelengkapan, tunjangan alat kelengkapan lain, tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses.

     Bupati Kudus Musthofa mengatakan Ranperda tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kudus merupakan tindak lanjut dari PP Nomor. 18 Tahun 2017. Pihaknya berharap kinerja DPRD yang selama ini baik ditingkatkan lagi. Semangat untuk mengabdi dan melayani masyarakat harus menjadi landasan Anggota Dewan dalam melaksanakan tugas kesehariannya. (humas dprd)

0 Komentar


    Tidak ada Komentar

Tinggalkan Komentar