FRAKSI-FRAKSI DPRD KABUPATEN KUDUS LAPORKAN RESESNYA

FRAKSI-FRAKSI DPRD KABUPATEN KUDUS LAPORKAN RESESNYA

Hasil penyerapan aspirasi masyarakat yang digelar oleh Anggota DPRD Kabupaten Kudus kembali dilaksanakan dan dilaporkan dalam rapat paripurna kemarin 22 Januari 2018.

 Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Drs Ilwani Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kudus tersebut merupakan bagian dari tugas sebagai Anggota DPRD yakni menyerap aspirasi yang berkembang di masyarakat sebagai bahan dalam penyusunan kebijakan dalam bentuk kegiatan dan anggaran yang akan dilaksanakan baik untuk perubahan APBD tahun dimaksud maupun APBD tahun berikutnya.

 Dalam kesempatan itu semua fraksi menyampaikan hasil aspirasi masyarakat yang berhasil dijaring saat masa reses tersebut di dapil masing-masing yang dihadiri konstituen tentunya.

 Sesuai urutan yang ditawarkan Drs. Ilwani selaku pimpinan rapat, yang pertama menyampaikan adalah Fraksi Persatuan Bintang Pembangunan yang diwakili juru bicaranya Bp H. Soetiyono, SE, MH. Beliau mewakili fraksinya menyampaikan penanganan dan pengelolaan sampah, mengadopsi aturan Kabupaten Demak terkait  gerakan matikan televisi saat maghrib, pengembangan desa wisata, usaha perikanan dengan membantu pembibitan dan pengelolaan kolam ikan secara mandiri, menggiatkan home industry atau UMKM, menumbuhkan minat baca masyarakat dengan bacaan dan tempat yang layak di desa-desa, juga disampaikan terkait pembangunan infrastruktur.

 Selanjutnya Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan hasil resesnya lewat juru bicara Bp Ngateman, SPd. Beliau pada awal penyampainnya menyinggung harmonisasi dan koordinasi antara Pemkab dan Pemdes/Kelurahan agar terjadi sinergi, penanaman investasi perlu kajian dalam perijinan dan tata kota, kemudahan pemberian modal pada pelaku UKM, penataan asset Pemkab yang belum berfungsi maksimal, menyoroti pengelolaan dan pembangunan obyek wisata Colo dan Rahtawu serta hutan lindung yang berfungsi sebagai pengendali air, kelangkaan pupuk  dan peningkatan fungsi JITUT, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur , di bidang kesejaheraan rakyat disoroti  bantuan dana pendidikan siswa SMA/SMK kurang mampu, jaminan kesehatan  terhadap GTT, PTT dan Tenaga Kontrak, pelayanan BPJS, dan terakhir bedah rumah.

 Fraksi Partai Gerindra dengan juru bicara Bp. Kusma Hendriyanto,SH ,  menyoroti evaluasi terhadap kinerja pegawai,  harga jual padi, penyuluhan pertanian terkait pemberantasan hama, pemanfaatan lahan tidur di dsa Payaman dan Karangrowo, kelangkaan pupuk, pembangunan embung desa, pembangunan sarana prasarana, biaya gratis sampai SMA,voging sebagai pencegahan DB, dan peningkatan kesejaheraan tenaga honorer dan guru TPQ, Madin dan MI.

 Fraksi Partai Golkar menyampaikan lewat juru bicaranya Bp Mawahib salah satunya agar Pemkab memberi perhatian terhadap pemberian bantuan modal usaha bagi wanita, mahasiswa, dan UMKM, adanya pembangunan infrastruktur , pemberian honor kepada kader Posyandu, peningkatan kesejahteraan guru wiyata, guru diniyah dan pengasuh pondok pesantren.

 Bp. H. Muhtamat juru bicara Fraksi Partai Nasdem menyampaikan perlunya peningkatan tunjangan perangkat desa sesuai UMR, sosialisasi Kartu  Identitas Anak (KIA) dan prona, di bidang pereonomian terkait pertanian dengan peningkatan kualitas dan kuantitas JUT dan JITUT di Desa Ngembal Rejo, Desa Banget dan Desa Karangrowo, perbaikan pasar desa Gribig dan penanganan pasar tumpah dekat PT Djarum Gribig, perbaikan infrastruktur, normalisasi sungai dan LPJU, terlaksananya Perda Madin Tahun 2013, penyelesaian kasus terkait BPJS, Pemkab memperhatikan para penyandang cacat agar dapat beraktifitas dan produktif, dan terakhir disampaikan bantuan pembangunan gedung madrasah swasta.

 Fraksi PKB lewat juru bicara Bp. Sutejo, SPd.I  menyampaikan hal yang urgent untuk ditangani terkait musim penghujan, pemberian bantuan permodalan ekonomi kreatif di sektor informal, pemaksimalan akses infrastruktur public, adanya hibah kesejahteraan guru KB/TK/RA/TPQ/Madin.

 Bp. Muh Arif Mifthoni dari Fraksi Keadilan Sejahtera menyampaikan penegakan Perda No 12 tahun 2004 tentang kandungan alcohol nol persen, peningkatan pelayanan di tingkat desa dan kecamatan,pengawasan tehadap perjudian, pengawasan distribusi gas LPJ bersubsidi, pembangunan JUT di Dukuh Jajar s.d Dukuh Tampung Desa Gondoharum, hibah alat pertanian, di bidang infrastruktur  yakni talud sepanjang Sempalan Jati-Pasuruhan Lor, pintu air di bendungan Ploso yang tidak berfungsi baik, normalisasi Kali Gelis, pemeliharaan jalan menara yang mulai lepas, serta pembangunan dan rehabilitasi beberapa sarana publik. Untuk kesejahteraan rakyat menyinggung bidang kepemudaan dan olah raga, sosialisasi KIP, peningkatan kualitas guru dengan lomba, pemberian bantuan kepada masjid, mushola dan TPQ.

 Fraksi yang terakhir yang menyampaikan adalah Fraksi  Partai Hanura Demokrat  oleh Bp. Mardijanto, SE, MH. Pertama disampaikan terkait absen sidik jari di tingkat desa, solusi terkait KTP sementara, sosialisasi PILGUB dan PILKADA, pembagunan JUT di beberapa desa, menumbuhkan, relokasi pasar Besito, pemberdayaan pertanian dan perikanan, kewiraswastaan lewat pelatihan, pembangunan infrastruktur. Sedangkan di bidang kesejahtraan rakyat menyangkut perluasan lapangan kerja, bantuan pembangunan dan perawatan sarana peribadatan dan pendidikan, peningkatan kesejahteraan guru masdrasah / swasta, pemberian honor sesuai UMK kepada PTT dan Guru Honorer, peningkatan pelayanan BPJS di BRSUD, adanya perhatian terhadap ojek on line dan ojek pangkalan, bantuan BOS ditingkatkan,

 

0 Komentar


    Tidak ada Komentar

Tinggalkan Komentar