RAPAT PARIPURNA ISTIMEWA  PENYAMPAIAN KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN KUDUS  TENTANG REKOMENDASI TERHADAP LKPJ AKHIR MASA JABATAN 2013-2018 DAN LKPJ AKHIR TAHUN ANGGARAN 2017 BUPATI KUDUS

RAPAT PARIPURNA ISTIMEWA PENYAMPAIAN KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN KUDUS TENTANG REKOMENDASI TERHADAP LKPJ AKHIR MASA JABATAN 2013-2018 DAN LKPJ AKHIR TAHUN ANGGARAN 2017 BUPATI KUDUS

     Senin, 30 April 2018 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus telah menggelar Rapat Paripurna Istimewa Penyampaian Keputusan DPRD Kabupaten Kudus tentang Rekomendasi terhadap LKPJ Akhir Masa Jabatan 2013-2018 dan LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2017 Bupati Kudus  yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kudus Bp. Drs. Ilwani dengan didampingi dua Wakil Ketua Bp. Agus Wariono dan Bp. Dedhy Prayogo, SE. Rapat Paripurna dihadiri Bupati Kudus, para Anggota DPRD, Penjabat Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Kepala OPD, Kepala Desa dan Lurah.

     Dalam sambutannya Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kudus Drs. Ilwani menyampaikan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelengaraan Pemerintahan Daerah Kepala Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat pada intinya menyebutkan bahwa Keputusan DPRD disampaikan kepada Kepala Daerah dalam Rapat Paripurna yang bersifat Istimewa sebagai Rekomendasi kepada Kepala Daerah untuk perbaikan penyelenggaraan Pemerintah Daerah ke depan. Selanjutnya sebelum keputusan DPRD Kabupaten Kudus tentang Rekomendasi terhadap LKPJ Bupati Kudus Akhir Tahun Anggaran 2017 disampaikan kepada Bupati Kudus,  diawali dengan pembacaan Keputusan DPRD Kabupaten Kudus oleh Bapak Agus Wariono Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kudus yang antara lain menyampaikan bahwa :

  1. Pendapatan selama lima tahun yang kurang signifikan perlu ditingkatkan kenaikannya melalui optimalisasi pendapatan daerah.
  2. Peraturan daerah tentang rencana induk pengembangan pariwisata daerah segera diselesaikan, karena peraturan daerah tersebut dapat mengakses penerimaan DAK dari Kementerian Pariwisata supaya bisa menaikkan pendapatan daerah.
  3. Adanya persoalan kekurangan dan persebaran guru perlu dilakukan proses regrouping secepatnya, untuk kualitas pendidikan kurang merata ditunjukkan dengan adanya siswa berprestasi yang masih didominasi dari sekolah-sekolah favorit.
  4. Program layanan rawat inap kelas III gratis di RSUD serta meningkatnya peserta JKN, namun belum diikuti dengan tambahan kuantitas sarana dan prasarana yang memadai.

 

  1. Dalam urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, indikator capaian keberhasilan pembangunan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang yang tercermin dalam persentase panjang dalam kondisi baik/ sedang ada 83,95 persen. Untuk jembatan 91,64 persen dan luas irigasi dalam kondisi baik 79,42 persen.
  2. Terkait bidang sosial pihaknya merekomendasikan pendataan warga yang masih membutuhkan perhatian sosial.
  3. Bidang koperasi dan usaha kecil menengah masih perlu pembentukan wirausaha baru.
  4. Bidang pertanian perlu adanya revitalisasi dan optimalisasi lahan tidur. Selain itu pembangunan infrastruktur penunjang pertanian masih perlu ditingkatkan baik jalan usaha tani maupun irigasi.
  5. Bidang perdagangan revitalisasi pasar tradisional yag masih perlu dipikirkan terkait kebersihan.

     Dalam pidatonya, Bupati Kudus Bapak H. Musthofa menyampaikan terima kasih atas rekomendasi yang sudah diberikan. Pihaknya sudah melakanakan pemerintahan secara maksimal dengan pencapaian yang ada dan mengucapkan pamit kepada seluruh anggota dewan yang hadir karena sudah dalam akhir masa jabatan. 

     Rapat paripurna diakhiri penandatangan keputusan DPRD Kabupaten Kudus tentang Rekomendasi terhadap LKPJ Akhir Masa Jabatan 2013-2018 dan LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2017 Bupati Kudus  oleh Wakil Ketua DPRD Bp. Drs. Ilwani dan Bupati Kudus Bp. Dr. H. Musthofa, SE, MM. (humas dprd)

0 Komentar


    Tidak ada Komentar

Tinggalkan Komentar