RAPAT PARIPURNA LAPORAN PENYEMPURNAAN RANPERDA TENTANG PERUBAHAN APBD KAUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2018 BERDASARKAN HASIL EVALUASI GUBERNUR JAWA TENGAH

RAPAT PARIPURNA LAPORAN PENYEMPURNAAN RANPERDA TENTANG PERUBAHAN APBD KAUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2018 BERDASARKAN HASIL EVALUASI GUBERNUR JAWA TENGAH

     Rabu , 17 Oktober 2018 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus telah menggelar Rapat Paripurna Laporan Penyempurnaan Ranperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2018 Berdasarkan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Tengah  yang dipimpin oleh  Ketua DPRD Kabupaten Kudus Bp. Achmad Yusuf Roni dengan didampingi tiga Wakil Ketua Bp. Drs.H.  Ilwani, Bp. Agus Wariono dan Bp. Dedhy Prayogo, SE. Rapat Paripurna dihadiri dihadiri Bupati Kudus, Wakil Bupati Kudus, Unsur Forkopinda, para Anggota DPRD, Sekretaris DPRD, Para Asisten Sekda, Staf Ahli Bupati, Kepala OPD serta Camat. 

     Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 910/158/ 2018 tanggal 12 Oktober 2018, tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2018, dan Rancangan Peraturan Bupati Kudus tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2018, telah disampaikan kepada Bupati Kudus dan Ketua DPRD Kabupaten Kudus pada tanggal 15 Oktober 2018.

   Selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 118 ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) Peraturan DPRD Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Kudus sebagaimana diubah beberapa kali terakhir  dengan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2016, pada intinya menyebutkan bahwa Penyempurnaan hasil evaluasi Ranperda dilakukan oleh Bupati dan Badan Anggaran DPRD yang kemudian hasil penyempurnaannya ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD dan dilaporkan pada rapat paripurna berikutnya. Selanjutnya Keputusan Pimpinan DPRD dimaksud digunakan sebagai dasar penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD. 

     Ketua DPRD Kabupaten Kudus Bp. Achmad Yusuf Roni menyampaikan bahwa berdasarkan ketentuan pasal 122 ayat (5) dan ayat (10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, pada intinya menyebutkan bahwa jumlah belanja yang dianggarkan daerah dengan menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien, dan dalam pelaksanaannya agar disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  (humas dprd)

0 Komentar


    Tidak ada Komentar

Tinggalkan Komentar