BUPATI SAMPAIKAN PENJELASAN 14 RANPERDA

BUPATI SAMPAIKAN PENJELASAN 14 RANPERDA

Rapat Paripurna Penjelasan Bupati terhadap 14 Ranperda Kabupaten Kudus Tahun 2019 kembali digelar hari ini 16 Januari 2019.

Rapat dipimpin oleh Bapak Achmad Yusuf Roni Ketua DPRD Kabupaten Kudus didampingi para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kudus Drs H. Ilwani, Bapak Agus Wariono, Bapak Dedhy Prayogo,SE

Pada kesempatan tersebut selain dihadiri 35 Anggota DPRD hadir pula Wakil Bupati Kudus, Forkopinda, Sekda dan OPD di lingkungan Pemkab Kudus.

Penyampaian penjelasan terhadap 14 Ranperda oleh Bupati Kudus Ir. H Muhammad Tamzil, MT  dihadapan rapat paripurna DPRD Kabupaten Kudus dipergunakan sebagai bahan kajian awal dalam rapat fraksi-fraksi maupun rapat panitia khusus.

Adapun pembahasan ranperda tersebut dibagi dalam 4 (empat) panitia khusus.

-      Panitia Khusus I bertugas membahas Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);

-      Panitia Khusus II bertugas membahas ranperda tentang :

  1. Lembaga Kemasyarakatan Desa;
  2. Badan Permusyawaratan Desa;
  3. Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus No. 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa;
  4. Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus No.12 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

-      Panitia Khusus III bertugas membahas ranperda tentang :

  1. Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus No.16 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran;
  2. Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus No. 5 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan;
  3. Pengelolaan Barang Milik Daerah;
  4. Penataan dan Pembinaan Gudang;
  5. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.

-      Panitia Khusus IV bertugas membahas ranperda tentang :

  1. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah;
  2. Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Kudus;
  3. Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus No 15 Tahun 2015 tentang Izin Gangguan;
  4. Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dalam penjelasannya Bupati Kudus menyampaikan bahwa Penyusunan 14 (empat belas) Rancangan Peraturan Daerah dimaksud, merupakan upaya dari Pemerintah Kabupaten Kudus dalam rangka pembangunan dan pembaharuan produk hukum di Daerah.

Pembangunan produk hukum daerah dilakukan dengan membentuk Peraturan Daerah yang baru yang sebelumnya memang belum ada, sedangkan pembaharuan produk hukum dimaksudkan untuk menyesuaikan atau mengubah Peraturan Daerah yang sudah ada, sesuai dengan amanat dari Perundang-undangan yang lebih tinggi atau peyesuaian dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Kudus.

Melalui pembangunan dan pembaharuan produk hukum daerah yang dilakukan secara kontinyu dan berkelanjutan diharapkan tidak ada produk  hukum daerah yang tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, dan tidak ada produk hukum daerah yang tidak sesuai dengan kondisi sosial ekonomi daerah Kabupaten Kudus.

Rapat Paripurna Penjelasan Bupati terhadap 14 (empat belas) Ranperda tersebut dilanjutkan dengan Rapat Paripurna Pembentukan Panitia Khusus dalam rangka Perubahan 14 (empat belas) Ranperda tahun 2019. (dprd)

0 Komentar


    Tidak ada Komentar

Tinggalkan Komentar