JAWABAN BUPATI ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI TERHADAP 14 RANPERDA KABUPATEN KUDUS TAHUN 2019

JAWABAN BUPATI ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI TERHADAP 14 RANPERDA KABUPATEN KUDUS TAHUN 2019

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus gelar rapat paripurna dengan agenda jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap 14 Ranperda Kabupaten Kudus tahun 2019,  Senin, 21  Januari 2019.

Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Kudus Achmad Yusuf Roni dengan didampingi para wakil Ketua DPRD. Hadir dalam rapat paripurna tersebut Bupati dan Wakil Bupati Kudus, Anggota DPRD, Unsur Forkopinda, Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Asisten Sekda, Staf Ahli Bupati dan Pimpinan OPD di lingkungan PEmerintah Kabupaten Kudus.

Rapat paripurna jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi tersebut dimulai pukul 10.49 WIB dihadiri 27 anggota dewan. Sebanyak 8 (delapan) fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Kudus telah menyampaikan pandangan umumnya terhadap 14 Ranperda Kabuapaten Kudus pada tanggal 18 Januari lalu. Dan berdasarkan ketentuan tatib DPRD Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2018 pasal 11 yat (3) pembicaraan tingkat I huruf a angka 3, dalam hal Ranperda berasal dari Bupati dilakukan kegiatan tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pandangan umum fraksi-fraksi.

Dalam kesempatan itu Bupati mengawali dengan jawaban atas Pandangan Umum Fraksi Partai Gerindra.

  1. Terkait tentang RPJMD Kabupaten Kudus tahun 2018-2023 Bupati menyampaikan dalam penyusunan maupun pelaksanaannya akan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  2. Ranperda tentang lembaga kemasyarakatan desa. Pelarangan rangkap jabatan sudah diatur dalam Ranperda tentang Badan Permusyawaratan Desa.
  3. Terkait pengisian kekosongan perangkat desa akan dilakukan secara serentak yang didahului dengan penetapan Perda OTK desa dan penataan atau pengukuhan jabatan perangkat desa.

Mengenai ketentuan pasal 5 ayat (2) dijelaskan bahwa Sekretaris desa merupakan jabatan tertinggi diperangkat desa, sehingga memerlukan mekanisme pengisian tersendiri dan berbeda dengan perangkat desa lainnya.

  1. Tentang administrasi kependudukan, dijelaskan bahwa pemerintah Kabupaten Kudus melalui Dinas Dukcapil sudah melaksanan sosialisasi melalui media cetak dan elektronik serta melalui surat edaran kepada desa/ kelurahan dan instansi terkait. Percepatan pelayanan perekaman KTP elektronik secara regular di dinas Dukcapil dan di 9 kecamatan serta pelayanan keliling di sekolahan, ponpes, pasar swalayan, pasar tradisonal, LP, panti sosial, Rumah Sakit dan kunjungan ke rumah warga dan pelayanan online surat delivery order.

 

Selanjutnya jawaban eksekutif atas pandangan umum Fraksi Partai Nasdem.

  1. Ranperda tentang RPJMD dalam penyusunannya didampingi oleh akademisi dari Universitas Diponegoro dalam rangka memberikan masukan untuk menghasilkan informasi, analisis, proyeksi, alternative, strategi dan program yang sesuai dengan Visi dan Misi Bupati.
  2. Ranperda tentang pengisian dan pemberhentian perangkat desa menggunakan tes tertulis bahwa pembuatan naskah soal dan jawaban akan diserahkan pada PT terakreditasi A atau lembaga yang berkompeten.
  3. Ranperda tentang penataan dan pembinaan gudang. Setelah diundangkan menjadi Perda akan berlaku untuk setiap orang maupun badan hukum di Kabupaten Kudus.
  4. Terkait Ranperda tentang pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal di Kabupaten Kudus. Pemerintah Kabupaten Kudus telah melaksanakan langkah-langkah :

    1. Mempercepat dan menyederhakan proses perizinan
    2. Melakukan sosialisasi potensi investasi di Kudus melalui forum central java invesment business forum (CJIBF)
    3. Menjaga stabilitas wilayah
    4. Menyiapkan kebijakan pro investasi
  5. Terhadap saran untuk menyamakan seragam yang dipakai petugas parkit Pemerintah Kabupaten akan segera menerapkannya.

Jawaban atas pandangan umum Fraksi Partai Persatuan Bintang Pembangunan.

Ucapan terima kasih atas dukungannya untuk pembahasan 14 Ranperda. Selanjutnya terhadap harapan, saran dan masukan fraksi atas 14 Ranperda eksekutif beserta seluruh perangkat daerah/ unit kerja akan berupaya untuk mewujudkan harapan fraksi sesuai dengan kemampuan dan wewenang daerah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jawaban atas pandangan umum Fraksi Golkar

Ucapan terima kasih atas dukungannya untuk pembahasan 14 Ranperda. Selanjutnya terhadap harapan, saran dan masukan fraksi atas 14 Ranperda eksekutif beserta seluruh perangkat daerah/ unit kerja akan berupaya untuk mewujudkan harapan fraksi sesuai dengan kemampuan dan wewenang daerah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jawaban atas pandangan umum Fraksi PDI P

Harapan fraksi PDI P agar Perda dapat dilaksanakan dengan pengawasan dan pengawalan sehingga memberikan rasa aman bagi masyarakat dengan merasa tidak terbebani melainkan dipahami dan dimaknai sebagai kewajiban warga Negara akan diperhatikan dalam pelaksanaannya.

Jawaban atas pandangan umum Fraksi Partai Hanura Demokrat.

Selanjutnya terkait strategi pemerintah daerah dalam RPJMD untuk mendorong pemerataan infrastruktur daerah khususnya kawasan pedesaan ini dimaksudkan bahwa pertumbuhan ekonomi diarahkan tidak hanya terpusat pada kawasan tertentu saja untuk mengurangi ketimpangan antar wilayah.

Terkait sistem pengawasan dan pembinaan yang akan diterapkan dan dilakukan Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Desa khususnya terhadap sumber daya Aparatur Desa. Pengawasan dan pembinaan dilakukan oleh camat dan Bupati melalui pemberian petunjuk teknis sosialisasi, Bimtek atau Supervisi melalui Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah.

Sehubungan dengan pertanyaan tentang langkah apa yang telah dilakukan Eksekutif dalam meminimalisir kebocoran yang berdampak pada penurunan pendapatan adalah:

1. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan petugas pemungut dilapangan

2. Penyederhanaan system pelayanan

3. Evaluasi dan monitoring obyek-obyek pungutan

4. Mengurangi transaksi tunai/ penggunaan Smart card dalam pembayaran

Terhadap pertanyaan tentang kesiapan Pemda mengakomodasi hal yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan disampaikan oleh Bupati bahwa saat ini Pemerintah Daerah sedang dalam tahap tindak lanjut pelaksanaan Mou dengan Sekolah Tinggi Transportasi Darat Bekasi terkait penyerapan Lulusan yang bekerja di Pemerintah Kabupaten Kudus.

Jawaban Eksekutif atau PU. Fraksi PKB

Disampaikan terimakasih atas kesediaan FKB yang membahas 14 Ranperda yang diajukan Eksekutif.

Pada akhir pidato Bupati Ir. HM. Tamzil, MT, berharap semoga apa yang disampaikan diatas dapat menambah pemahaman dan memperjelas masalah yang ditanyakan sehingga dapat digunakan sebagai bahan pembahasan dalam tahap berikutnya.

0 Komentar


    Tidak ada Komentar

Tinggalkan Komentar