DPRD KABUPATEN KUDUS SAHKAN RANPERDA  TENTANG  BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DPRD KABUPATEN KUDUS SAHKAN RANPERDA TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus mengesahkan Ranperda tentang Badan Permusyawaratan Desa. Pengesahan yang dilakukan Bersama Bupati Kab. Kudus dilakukan melalui Rapat Paripurna DPRD, Rabu 10 April 2019.

Rapat Paripurna Laporan Pansus II terhadap Ranperda tentang Badan Permusyawaratan Desa dilanjutkan Persetujuan Bersama Bupati dengan DPRD Kabupaten Kudus tentang Badan Permusyawaratan Desa dilaksanakan setelah mendapatkan fasilitasi Gubernur Jawa Tengah berdasarkan surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 180/0006987 tanggal 28 Maret 2019 yang ditujukan kepada Bupati Kab. Kudus dan Ketua DPRD Kba. Kudus.

 Dalam rapat  paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kudus Bp. Drs. H Ilwani tersebut, dihadiri langsung Bupati Kudus Bp. H. Muhammad  HM Tamzil,MT,  Wakil Bupati  HM. Hartopo, ST.MM.MH serta sejumlah jajaran Forkopinda. Tak hanya itu, turut hadir pula pimpinan OPD yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus Kudus.

Dalam laporannya Ketua Pansus II Bp. Mardijanto, SE, MH mengatakanproses pembahasan Ranperda tentang Badan Permusyawaratan Desa telah dilakukan secara seksama.  Hasilnya, seluruh anggota Pansus II yang berasal dari perwakilan semua fraksi, menyepakati Ranperda tentang Badan Permusyawaratan Desa tersebut disahkan menjadi Perda.

Bp. Mardijanto, SE, MH menambahkan, Pansus II yang bertugas melakukan pembahasan telah melakukan serangkaian penyesuaian berdasarkan hasil konsultasiserta koordinasi dengan pihak-pihak terkait.

Sementara, Wakil Ketua DPRD Kudus, BP. Drs. H Ilwani mengungkapkan dalam Perda Badan Permusyawaratan Desa  yang baru disahkan banyak hal penting yang dirubah ataupun ditambah dari Perda Badan Permusyawaratan Desa sebelumnya. Seperti tatacara pengangkatan Badan Permusyawaratan Desa , jumlah serta honor.

Dalam Perda yang baru sudah diatur tatacara pengangkatan Badan Permusyawaratan Desa. Begitu juga jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa  yakni berjumlah antara lima hingga sembilan orang atau disesuaikan jumlah penduduk. Sementara Perda lama jumlah anggota BPD hanya tujuh orang.

Sementara dalam sambutannya Bupati Kudus Bp. HM Tamzil, MT mengatakan, pihaknya cukup mengapresiasi kerja keras DPRD Kabupaten Kudus dalam menyelesaikan pembahasan Ranperda tentang Badan Permusyawaratan Desa  tersebut. Menurutnya, di tengah masa kampanye pemilihan legislatif, anggota DPRD Kabupaten Kudus yang sebagian besar mencalonkan lagi, tetap menyempatkan waktu untuk menyelesaikan tugasnya.

Menurut Bupati Kab. Kudus Bp. HM. Tamzil, MTPerda tentang Badan Permusyawaratan Desa ini memang sudah ditunggu masyarakat. Bahkan, agar Perda tersebut bisa segera diimplementasikan, pihaknya akan segera menandatangani Peraturan Bupati sebagai petunjuk teknis pelaksanaan Perda.

Disinggung mengenai harapan terhadap Badan Permusyawaratan Desa di tingkat desa, Bupati Kab. Kudus Bp. HM. Tamzil, MTmengatakan Badan Permusyawaratan Desa harus bisa menjadi penyeimbang dari Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa. Peran Badan Permusyawaratan Desa akan semakin besar dengan adanya Perda tersebut.Badan Permusyawaratan Desa ke depan diharapkan bisa menjadi DPR di tingkat desa. Selain menjadi fungsi kontrol, Badan Permusyawaratan Desa juga memilki peran besar dalam penyusunan kebijakan serta penyusunan APBDes. (humasdprd)

0 Komentar


    Tidak ada Komentar

Tinggalkan Komentar