LAPORAN PANSUS TERHADAP LKPJ AKHIR TA 2018 BUPATI KUDUS  DAN PENYAMPAIAN REKOMENDASI

LAPORAN PANSUS TERHADAP LKPJ AKHIR TA 2018 BUPATI KUDUS DAN PENYAMPAIAN REKOMENDASI

Hasil pembahasan LKPJ Akhir TA 2018 Bupati Kudus telah selesai dibahas oleh 4 panitia khusus yang telah dibentuk sebelumnya. Keempat pansus tersebut secara marathon telah membahas sesuai bidang tugasnya. Dan pada akhirnya dilaporkan dalam rapat paripurna yang dilaksanakan 30 April 2019 secara intern sebelum kemudian disetujui dalam bentuk keputusan DPRD Kabupaten Kudus.

Pembacaan laporan pansus berturut turut disampaikan oleh Pansus I dengan juru bicara Bp Mardijanto, SH, MH, kemudian Pansus II dengan juru bicaranya Bp H. Soetiyono, SE, MH, Pansus III dengan juru bicaranya Bp. Ali Muklishin, yang terakhir Bp. Sayid Yunanta, S.Si juru bicara Pansus IV.

Secara singkat dapat disebutkan bahwa dalam rekomendasinya DPRD Kabupaten Kudus memberikan catatan strategis , saran dan masukan untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan yang dibacakan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kudus Bp Drs H Ilwani dalam rapat paripurna.

Rekomendasi yang disampaikan kepada Bupati Kudus tersebut antara lain meliputi kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah terkait :

- penyusunan aturan perizinan, perda atau perubahan perda untuk menyesuaikan perkembangan jaman dan sesuai aturan yang berlaku;

- adanya pembinaan petugas parkir/pengelola parkir dalam melaksanakan tugas sebagai pemungut retribusi;

- sejauhmana progres penyelesaian piutang dan kewajiban daerah sesuai neraca tahun 2017 dalam upaya menjaga kredibilitas managemen keuangan daerah.

Terkait penyelenggaraan urusan pemerintah daerah  dalam hal ini urusan wajib pelayanan dasar seperti urusan pendidikan antara lain :

- dalam penyusunan LKPJ belum menunjukkan jumlah atau % permasalahan yang tersolusikan pada TA 2018,

- keberhasilan pelayanan pendidikan diukur dari ketercukupan sarpras mencapai angka baik walaupun masih sering ditemukannya sekolah yang seharusnya menjadi prioritas pembangunan;

- disampaikan pula apresiasi atas prestasi anak didik;

- dalam visi dan misi bupati disampaikan Kudus sebagai kota yang religius maka sebagai bentuk konsekuensinya pendidikan moral terhadap anak didik menjadi perhatian.

Urusan Kesehatan antara lain:

- adanya serapan anggaran dibawah 70% menjadi evaluasi dalam penyusunan anggaran dan peningkatan kapasitas SDM;

- kejadian wabah DB direkomendasikan untuk aksi continual preventif dan tidak perlu menunggu terjadinya KLB;

- pengoptimalan fungsi Laboratorium Daerah (Labda) sebagi fungsi profit center yang optimal perlu menjadi sebuah kajian;

Urusan Sosial antara lain:

- Dibutuhkan inisiatif dan proaktif Dinas Sosial untuk bersinergi dengan dinas terkait dengan program nasional seperti KLA (Kota Layak Anak), pembangunan trotoar Guiding Blok atau garis kuning khusus petunjuk bagi tuna netra.

Urusan Lingkungan Hidup antara lain:

- Proporsi Ruang Terbuka Hijau publik agar ditingkatkan minimal menjadi 10%

Selain itu urusan wajib bukan pelayanan dasar dan urusan Pilihan juga direkomendasikan pada urusan pemerintahan fungsi penunjang.

Rapat Paripurna diakhiri dengan penandatanganan penyampaian rekomendasi atas LKPJ Akhir TA 2018 Bupati Kudus oleh Ketua DPRD Kabupaten Kudus Ahmad Yusuf Roni dan Bupati Kudus Ir. H Muhammad Tanzil, MT yang disaksikan Wakil Ketua DPRD Drs. Ilwani dan Dedhy Prayogo, SE serta Wakil Bupati Kudus HM Hartopo, ST,MM,MH.(humas_dprd)

0 Komentar


    Tidak ada Komentar

Tinggalkan Komentar