PANDANGAN UMUM FRAKSI DAPAT JAWABAN BUPATI

PANDANGAN UMUM FRAKSI DAPAT JAWABAN BUPATI

Pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kudus TA 2018 ditindaklanjuti dalam Jawaban Bupati Kudus pada Rapat Paripurna DPRD Kab. Kudus yang dilaksanakan pada Rabu, 10 Juli 2019.

 Rapat Paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kab.Kudus Bp. Drs.H. Ilwani serta dihadiri oleh Bupati Kudus Bp. Ir. H. Muhammad Tamzil, MT, WakilBupati Kudus Bp. HM. Hartopo, ST,MM,MH, unsur Forkopimda serta Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Kab. Kudus.

 Selanjutnya Bupati Kudus menyampaikan jawab atas pandangan umum fraksi-fraksiyang telah disampaikan sebelumnya.

Fraksi  Hanura Demokrat

Langkah konkrit tindak lanjut temuan BPK difasilitasi inspektorat di mana OPD yang ada temuan BPK untuk menindaklanjuti sebelum batas waktu yang ditentukan dan dilakukan Desk yang selanjutnya dilakukan koordinasi dan konsultasi dengan BPK.

Terkait peningkatan PAD akan terus diupayakan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus.

Realisasi belanja tidak langsung sebesar 55,37% dari total realisasi belanja dan realisasi belanja langsung 44,63% dari total realisasi belanja.

Terkait Pengisian perangkat desa sesuai ketentuan perundang-undangan, pengisian perangkat desa merupakan kewenangan desa dan dilakukan atas usul Kepala Desa dengan pertimbangan Camat, tidak dilakukan secara tergesa-gesa. Proses pengisian perangkat desa tetap dapat dilaksanakan dengan mendasarkan Perda No. 4 Tahun  2015.

Fraksi Nasdem

Langkah Pemkab. Kudus dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan PAD melakukan intensifikasi melalui monitoring dan evaluasi pajak dan retribusi daerah serta ekstensifikasi terhadap wajib pajak secara berkala.

Fraksi Persatuan Bintang Pembangunan

Terkait pemanfaatan Silpa Kab. Kudus TA 2018 sebesar Rp. 169.679.195.012,00 terdiri Silpa yang bersifat khusus yaitu diantaranya sisa DAK, Bangub, DBHCHT, Pajak Rokok, yang pemanfaatannya harus berdasarkan Jukni yang telah ditentukan.

Terkait Normalisasi sungai-sungai di Kabupaten Kudus Pemkab telah mengajukan usulan normalisasi sungai-sungai ke Kementerian PUPR, dengan surat Bupati Kudus tertanggal 4 Pebruari 2019 dengan nomor surat 610/0739/20.00/2019 dan rakor terkait bendung Logung dengan BBWS Pemali Juwana di Kudus serta penyampaian surat dan proposal permohonan kepada Bapak Menteri saat kunjungan ke Pendopo Kab. Kudus pada tanggal 3 Pebruari 2019.

Fraksi Partai Golkar

Untuk evaluasi kepemimpinan Bupati, dapat dilihat pada Indikator Kerja Utama (IKU) pemerintah daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kab. Kudus 2018-2023 yang meliputi 23 indikator kerja utama Pemerintah Daerah.

Terkait kurang maksimalnya realisasi anggaran belanja modal TA 2018 karena waktu pelaksanaan yang mundur maka Pemkab sepakat ke depan pelaksanaannya diupayakan lebih opimal lagi agar tepat waktu dan tepat sasaran.

Fraksi Partai PDI Perjuangan

Terkait pemasangan dan perawatan LPJU, UU Nomor 22 Tahun 2009 mengatur tentang lalu lintas dan angkutan jalan, sementara tugas pengelolaan LPJU pada Dinas PKPLH adalah sesuai dengan pelaksanaan urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana diatur dalam UU No. 32 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sehingga tidak dapat disamakan dengan pelaksanaan tugas pemerintahan terkait dengan pelaksanaan urusan perhubungan.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

Menurunnya PAD tahun 2018 terutama pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dibandingkan tahun 2017 karena pada tahun 2017 terdapat sharing konversi cadangan tujuan Bank Jateng dan konversi laba tahun lalu dari Bank Jateng yang akan diinvestasikan kembali sebagai tambahan penyertaan modal pemerintah daerah pada Bank Jateng.

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa

Pemkab sepakat bahwa anggaran pendapatan yang besar jika dikelola dan digunakan dengan tepat dan dikerjakan secara profesional akan menghasilkan target yang signifikan dan semua pihak harus dapat berperan aktif dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing untuk menjaga stabilitas sosial politik yang aman dan kondusif.

Fraksi Partai Gerindra

Terkait Silpa yang besar dan mengendap di RSUD Kab. Kudus, Silpa tersebut telah direncanakan untuk kegiatan pelayanan kesehatan BLUD dan RSUD pada perubahan anggaran tahun 2019.

Untuk prosentase penduduk miskin pada tahun 2018 sebesar 6,98% atau menurun dibanding pada tahun 2017 sebesar 7,59%. Sedangkan angka pengangguran terbuka juga mengalami penurunan, pada tahun 2017 sebesar 3,56% menurun menjadi 3,33% di tahun 2018.

Selanjutnya diakhir jawabannya Bupati Kudus menyampaikan apabila ada yang belum dijelaskan secara rinci jika diperlukan dapat dibahas bersama pada rapat-rapat selanjutnya.(humasdprd)

0 Komentar


    Tidak ada Komentar

Tinggalkan Komentar