PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KAB. KUDUS TA 2018 DALAM PANDANGAN UMUM FRAKSI

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KAB. KUDUS TA 2018 DALAM PANDANGAN UMUM FRAKSI

Tahapan pembahasan  Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kudus TA 2018 dilanjutkan dalam Pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kudus TA 2018 pada Rapat Paripurna DPRD Kab. Kudus yang dilaksanakan pada Selasa, 9 Juli 2019.

Rapat Paripurna tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Kab Kudus Achmad Yusuf Roni, didampingi Wakil Ketua DPRD Kab.Kudus Bp. Drs.H. Ilwani, Dedhy Prayogo, SE dan Agus Wariono serta dihadiri oleh Bupati Kudus Bp. Ir. H. Muhammad Tamzil, MT, WakilBupati Kudus Bp. HM. Hartopo, ST,MM,MH dan unsur Forkopimda serta  OPD di Lingkungan Pemerintah Kab. Kudus.

Yang selanjutnya lewat juru bicara masing-masing fraksi menyampaikan pandangan umumnya.

Fraksi Hanura Demokrat

Penyampaian pandangan umum fraksi diawali dengan Fraksi  Hanura Demokrat dengan juru bicaranya  Bp. Sa’diyanto, S.Sos yang menyampaikan antara lain langkah konkrit dari Pemkab Kudus sebagai hasil tindak lanjut temuan BPK. Selanjutnya terkait peningkatan PAD utamanya retribusi daerah yang belum melampaui target hanya capai 69,83% sehingga belum optimal perlu ada penjelasan.

Sedangkan rincian antara Realisasi belanja tidak langsung dan realisasi belanja langsung dipertanyakan dengan asumsi tidak terjadi penyimpangan.

Adapun Pengisian perangkat desa disinggung Fraksi Hanura Demokrat agar ditinjau kembali

Fraksi Partai Nasdem

Juru Bicara Fraksi Partai Nasdem  Bp. Sujarwo memberikan apresiasi pada Pemerintah Kab. Kudus yang telah mampu menjalankan keuangan daerah dengan opini BPK yakni Wajar Tanpa Pengecualian. Namun sebelum mengakhiri penyampaiannya Bp Sujarwo menyampaikan pesan fraksinya agar pengisian perangkat desa ditunda pelaksanaannya sampai dengan selesainya pemilihan Kepala Desa.

Fraksi Persatuan Bintang Pembangunan

Bp Sutiyo juru bicara Fraksi PBP menyampaikan pandangan umum fraksinya yang diawali dengan apresiasi yang diberikan Fraksi PBP atas anggaran yang terserap maksimal sebagai upaya meningkatkan pemerataan pembangunan. Dan sinergi dan kerjasama Pemkab dan DPRD Kab.Kudus terjalin baik, sehingga program pembangunan terukur dan lancar serta merata dirasakan masyarakat Kudus.

Sementara itu pengisian perangkat desa juga disinggung fraksi ini agar tidak terjadi masalah hukum dikemudian hari.

Program prona yang dirasa membebani masyarakat juga disinggung, selain itu juga  anggaran perawatan LPJU agar bisa dimanfaatkan dengan maksimal dan juga antisipasi banjir dengan normalisasi sungai dan permohonan penyodetan Sungai Poceho Desa Mejobo.

Fraksi Partai Golkar

Penyampaian Pandangan Umum Fraksi Partai Golkar oleh Bp Mawahib terkait evaluasi kepemimpinan Bupat di mana seharusnya disampaikan dengan data dan angka dan kurang maksimalnya realisasi anggaran belanja modal TA 2018 yang karena waktu pelaksanaan mundur dimohonkan penjelasan.

Fraksi Partai Golkar pun menyoroti pengisian perangkat desa dan berharap Pemkab Kudus menghindari konflik di masyarakat, selain itu disinggung perbaikan lampu trafic ligt dan pengelolaan LPJU.

Fraksi Partai PDI Perjuangan

Bp. Hadi Sucahyono, SIP, MSi sebagai juru bicara Fraksi Partai PDI Perjuangan menyampaikan apresiasi terhadap WTP yang diterima Pemkab Kudus dari hasil pemeriksaan BPK. Sedangkan pandangan secara umum dari F Partai PDI Perjuangan terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab. Kudus TA 2018 terkait dua hal yakni sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dimana sistem pengendalian intern yang dimaksud meliputi :

  1. Penegakan integritas dan nilai etika;
  2. Komitmen terhadap kompetensi;
  3.  kepemimpinan yang kondusif;
  4. pembentukan struktur organisasi sesuai kebutuhan;
  5. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
  6. Penyusunan dan penerapan kebijakan tentang pembinaan SDM
  7. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang lebih efektif, terkait hal ini termauk pengawasan pemerinh daerah terhadap pelaksanaan pensetifikaan tanah program nasional (prona) yang dikenal sekarang dengan PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) oleh karena itu perlu dibuat peraturan baku terkait dengan pelaksanaan di lapangan.
  8. Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait.

Sedangkan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan mencakup pengendalian intern yang akan menciptakan keandalan pelaporan keuangan, keamanan aset dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana dituangkan dalam pasal 7 dan 8 Undang-undang No. 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk di dalamnya pengisian perangkat desa, agar disesuaikan dan ditinjau kembali agar sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Tujuan akhir sistem pengendalian intern ini adalah untuk mencapai efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Permasalahan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana yang tampak Pemerintah Kab. Kudus telah meningkatkan dan mengarah pada ketepatan dministrasi, ketepatan aturan, ketepatan sasaran dan manfaat. Oleh karena itu di setiap organisasi tentunya ada Standart Operasional Prosedur (SOP) dengan melihat kembali wewenang OPD sehingga segala aspek kegiatan dapat dilakukan dengan baik.

Selanjutnya pelaksanaan inventarisasi dan pengkajian kebutuhan sarana dan prasarana penerangan jalan umum, pelaksanaan perawatan dan perbaikan sarana penerangan jalan umum, pengaturan waktu operasional penerangan jalan umum dan taman, pelaksanaan koordinasi teknis dengan instansi terkait di bidang penerangan jalan umum.  

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

Bp. Rochim Sutopo, ST, MT juru bicara Fraksi Partai Keadilan Sejahtera seperti fraksi yang sebelumnya menyampaikan apresiasi terhadap status WTP dari BPK.

Selanjutnya terkait PAD diminta upaya dan inovasi peningkatan PAD secara keseluruhan. Disinggung pula cara mengefisiensi belanja barang dan meningkatkan belanja modal.

Ada masukan dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera yakni penerimaan perangkat desa tahun 2019, Fraksi PKS berharap agar penerimaan tersebut dilaksanakan dengan profesional dan transparan dan terhindar dari adanya kepentingan yang merusak nilai-nilai keadilan, sehingga dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Selain itu optimalisasi BUMD dengan inovasi dan terobosan untuk peningkatan PAD dan peningkatan retribusi dengan menerapkan sistem yang baik untuk mengurangi kebocoran. Adapun pengkajian aspek distibusi anggaran yang mengakibatkan tidak tuntas dan tertundaya kemanfaatannya. Disoroti pula pengelolaan kolam renang GOR untuk bekerja sama dengan pihak yang profesional dan compatable sehingga potensi pendapatan dan pengelolaan bisa lebih baik.

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa

Bp.Sutejo, S.PdI juru bicara Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyampaikan realisasi APBD Kab. Kudus tahun 2018 merupakan gambaran bagaimana Pemerintah Kab. Kudus menjalankan kegiatan pembangunan dan pelaksanaan pemerintahan. Fraksi PKB memberikan apresiasi positif kepada eksekutif yang telah bekerja keras sehingga target pendapatan daerah dapat maksimal.

Selanjutnya terkait capaian ekonomi makro Kab. Kudus tahun 2018 diharapkan pemerintah lebih mengedepankan program kegiatan yang bersifat modern dengan mengedepankan pola pendampingan partisipasi aktif pada produksi ekonomi mikro dan makro dengan harapan adanya pengurangan angka pengangguran dan peningkatan daya beli masyarakat.

Fraksi  Partai Gerindra

Bp. Kusma Hendriyanto, SH juru bicara Fraksi Partai gerindra menyampaikan agar Pemerintah Kab. Kudus agar dapat menjelaskan upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan PAD yang belum memenuhi target.Selain itu ditanyakan pula SILPA yang mengendap di RSUD dan BLUD Puskesmas serta kendala penyerapan dana hibah untuk badan lembaga/organisasi.  Fraksi ini juga menyoroti regulasi pengisian perangkat Desa.

0 Komentar


    Tidak ada Komentar

Tinggalkan Komentar