RANPERDA TENTANG APBD KAB. KUDUS TAHUN ANGGARAN 2020  DALAM PANDANGAN UMUM FRAKSI

RANPERDA TENTANG APBD KAB. KUDUS TAHUN ANGGARAN 2020 DALAM PANDANGAN UMUM FRAKSI

Tahapan pembahasan APBD Kab. Kudus tahun anggaran 2020 dilanjutkan dalam Pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Ranperda tentang APBD Kab. Kudus tahun anggaran 2020 pada Rapat Paripurna DPRD Kab. Kudus yang dilaksanakan pada Selasa, 15 Okober 2019.

 Rapat Paripurna tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kab Kudus Bp. Drs. H. Ilwani didampingi Wakil Ketua DPRD Kab.Kudus Bp. Sulistyo Utomo, SE serta dihadiri oleh Sekretaris Daerah dalam hal ini mewakili Plt. Bupati Kudus dan unsur Forkopimda serta  OPD di Lingkungan Pemerintah Kab. Kudus.

Yang selanjutnya lewat juru bicara masing-masing fraksi menyampaikan pandangan umumnya.

Fraksi PDI Perjuangan

Penyampaian pandangan umum fraksi diawali dengan Fraksi  PDI Perjuangan dengan juru bicaranya  Bp. H. Aris Suliyono, SH yang menyampaikan antara lain terkait pelatihan khusus kewirausahaan, tunjangan untuk guru non PNS di PAUD/TK/MADIN/RA/TPQ berdasarkan regulasi apa.

 Selain itu juga fraksi PDI Perjuangan menyoroti mengenai tenaga kontrak di masing-masing OPD dan juga tindakan yang dilakukan oleh Pemkab Kudus terhadap siaga bencana di Kab. Kudus.

 

Fraksi PKB

Juru Bicara Fraksi PKB  Bp. H. Ali Ihsan, S. Ag, MH menyampaikan bahwa pendapatan asli daerah Kab. Kudus masih perlu untuk ditingkatkan lagi mengingat potensi sumber daya di Kab. Kudus yang banyak jika dikelola dengan baik dan maksimal.

Terkait telah selesainya pembahasan UU Pesantren, diharapkan Pemkab. Kudus segera menerbitkan Perda tentang Pesantren. Pandangan umum dari Fraksi PKB juga mengenai uang kesejahteraan guru TPQ, Madin dan sejajarnya dan terkait penanggulangan bencana di Kudus.

 

Fraksi Partai Golongan Karya

Bp. Irwansyah, SE dari Fraksi partai Golkar menyampaikan pandangan umum fraksinya juga mempertanyakan regulasi terhadap bantuan kesejahteraan bagi guru non PNS PAUD, SD dan SMP. Langkah-lagnkah Pemkab. Kudus dalam mengoptimalkan serapan anggaran pada APBD TA. 2020 serta target capaian kinerja yang rendah bahkan negatif pada beberapa OPD.

Dan terkait penanggulangan bencana di Kab. Kudus ternyata juga menjadi banyak sorotan beberapa fraksi-fraksi termasuk fraksi Partai Golkar.

 

Fraksi Partai Gerindra

Pandangan Umum Fraksi Partai Gerindra disampaikan oleh Bp Sandung Hidayat, dalam penyampaiannya fraksi Partai Gerindra memberikan saran sebaiknya dasar penyusunan rencana APBD tahun 2020 diselaraskan dengan yang digunakan oleh pemerintah pusat.

Adanya penurunan RAPBD tahun 2020 dimohon penjelasan terkait langkah Bupati Kudus untuk menjalankan program prioritas di tahun 2020. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur di tahun 2020 disarankan agar Pemkab Kudus dapat melaksanakan mulai awal tahun.

Terkait LPJU yang rusak atau padam, penataan ruang ulang untuk pejalanan kaki di Pasar Dawe dan langkah Pemkab. Kudus dalam menyikapi kekeringan di beberapa desa di Kudus juga menjadi sorotan dari Fraksi Partai Gerindra.

 

Fraksi Partai Nasdem

Bp. H. Muhtamat, SH sebagai juru bicara Fraksi partai Nasdem mempertanyakan langkah yang dilakukan Pemkab. Kudus dalam menyiasati dan merencanakan penganggaran sehingga tidak menimbulkan implikasi hukum dikemudian hari terhadap adanya penurunan pendapatan daerah tahun 2020.

Bantuan kesejahteraan honorarium kepada pendidik swasta bidang agama dan guru/pendidik non PNS PAUD, SD, SMP agar juga bisa diberikan kepada tenaga TU dan tenaga kependidikan lainnya yang berkaitan dengan pendidikan di sekolah/madrasah swasta. 

 Fraksi Partai Nasdem juga menerima banyak masukan dari masyarakat terkait perbaikan sarana publik seperti jalan, jembatan, saluran air dan LPJU.  Saran juga disampaikan terkait ASN dari Dinas Kesehatan yang saat ini ditempatkan di kelurahan agar ditinjau ulang. Serta agar Pemkab. Kudus memberikan bantuan layanan kesehatan berupa kunjungan tenaga medis dan pemberian obat-obatan gratis kepada pondok-pondok pesantren serta layanan pengobatan gratis untuk santri dari luar Kudus yang berobat di puskesmas atau rumah sakit. 

 

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

Bp. Rony Agus Santosa juru bicara Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyampaikan apresiasi atas target peningkatan PAD dan berharap terus meningkat dengan mengelola potensi-potensi daerah yang ada di Kab. Kudus. Namun dengan adanya penurunan belanja hibah dan belanja bantuan sosial fraksi partai PKS meminta penjelasan lebih lanjut.

Dengan adanya kekeringan air di beberapa daerah di Kab. Kudus jika memang memungkinkan secara aturan pemerintah dapat menggunakan anggaran tidak terduga untuk menanggulagi bencana tersebut.

Penyerapan yang rendah pada anggaran tahun 2019, update data PBI –JKN agar segera dilakukan, pertimbangan melalui kajian-kajian yang lengkap dan persiapan penganggaran sebaik mungkin atas pengembangan puskesmas menjadi rumah sakit tipe D juga menjadi sorotan dari fraksi partai PKS.  

 

Fraksi  Amanat nasional Hanura Demokrat

Ibu. Endang Kursistiyani, S. S juru bicara Fraksi Amanat nasional Hanura Demokrat menyampaikan sama halnya dengan fraksi-fraksi sebelumnya terkait permasalahan yang muncul akibat musim kemarau sekarang ini. Serta penataan jaringan listrik yang melintasi pepohonan agar diperhatikan. 

Naiknya PAD serta peningkatan 100% atas penggunaan biaya tidak terduga juga dimohon penjelasannya.

0 Komentar


    Tidak ada Komentar

Tinggalkan Komentar