DPRD GELAR PARIPURNA PENYAMPAIAN KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN KUDUS TENTANG REKOMENDASI ATAS LKPJ PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUDUS  TAHUN ANGGARAN 2019

DPRD GELAR PARIPURNA PENYAMPAIAN KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN KUDUS TENTANG REKOMENDASI ATAS LKPJ PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2019

Kamis, 16 April 2020, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus telah menggelar Rapat Paripurna terkait Penyampaian Keputusan DPRD Kabupaten Kudus tentang Rekomendasi atas LKPJ Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2019.

Rapat Paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Kudus, Bapak Masan,SE ,MM dengan didampingi Para Wakil Ketua, Bapak Drs. H. Ilwani, Ibu Hj. Tri Erna Sulistyawat, SH dan Bapak Sulisyo Utomo, SE serta Sekretaris DPRD, Para Kepala Bagian dan Kasubbag dan diikuti 30 orang anggota DPRD Kabupaten Kudus. Rapat paripurna diselenggarakan secara online melalui aplikasi zoom cloud. Plt. Bupati Kudus, Bapak HM Hartopo, ST, MM, MH dengan didampingi  Sekda Kabupaten Kudus, dan Para Asisten Sekda mengikuti rapat di command center , Unsur Forkopinda dan Pimpinan OPD juga mengikuti kegiatan paripurna di kantor masing-masing  .

Dalam pidato pengantar rapat paripurna Ketua DPRD Kabupaten Kudus menyampaikan bahwa Berdasarkan ketentuan pasal 20 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang pada intinya menyebutkan bahwa “ Berdasarkan hasil pembahasan LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat 1, DPRD memberikan rekomendasi sebagai bahan dalam : Penyusunan perencanaan, penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya, serta penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan atau kebijakan stategis Kepala Daerah “

 Selanjutnya Rekomendasi LKPJ dibacakan oleh Wakil Ketua Bapak Sulistyo Utomo, SE yang antara lain disampaikan bahwa :

1. Dampak pandemic Covid-19 perlu disikapi serius oleh Pemerintah Kabupaten Kudus dengan peningkatan pemantauan terhadap perusahaan yang telah meliburkan tenaga kerja dalam menghadapi covid-19 khususnya terhadap pemberian uang tunggu dan THR. Pelatihan ketrampilan pada tahun ini diminta untuk lebih mengutamakan warga terdampak covid-19. Pemerintah diminta membebaskan pembayaran restribusi untuk semua pedagang tradisional selama 3 tahun terkait covid-19.

2. Pelayanan kesehatan usia produktif dikisaran 13 persen, padahal pelayanan usia produktif masuk dalam kegiatan program pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular.

3. Pemeritah Kabupaten Kudus agar segera menyususun Perda atau perubahan Perda tentang pajak dan retribusi  untuk menyesuaikan perkembangan zaman. Pemkab Kudus agar meningkatkan penyuluhan kepada wajib pajak, melakukan penataan asset daerah agar lebih dimaksimalkan termasuk bekas gedung Ngasirah dan mall Matahari.

4. Pemkab Kudus diminta menggandeng pihak ke tiga untuk menaksir harga tanah beserta pemetaannya sebagai acuan dalam menaksir penentuan NJOP dan BPHTB.

5. Pendapatan parkir yang hanya 38 persen harus ada evaluasi yang mendalam. Inovasi terkait pengelolaan parkir perlu dilakukan, seperti penggunaan e-parkir. Pemkab. Kudus agar lebih meningkatkan pembinaan kepada petugas parkir atau pengelola parkir khusus dalam melaksanakan tugas sebagai pemungut pajak atau retribusi.

Mengakhiri rapat paripurna pimpinan rapat, Ketua DPRD Kabupaten Kudus, menyampaikan bahwa adanya rekomendasi DPRD Kabupaten Kudus atas LKPJ Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2019 yang berupa catatan stategis, saran-saran, masukan dan atau koreksi terhadap penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan serta urusan pemerintah fungsi penunjang untuk ditindaklanjuti guna perbaikan penyelenggaraan Pemerintah Daerah ke depan. ( humas dprd )

0 Komentar


    Tidak ada Komentar

Tinggalkan Komentar