Datangi Kantor DPRD Kabupaten Kudus, Sejumlah Aliansi Masyarakat Kudus gelar audiensi bersama Pimpinan DPRD dan Anggota Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Kudus pada Senin (8/8/2022).

 

Perwakilan Aliansi Masyarakat Kudus melangsungkan diskusi terkait tuntutan Evaluasi Kinerja DPRD Kabupaten Kudus terhadap Badan Kehormatan bersama Ketua DPRD Kabupaten Kudus, Masan, SE, MM, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kudus, H. Mukhasiron, S. Ag, dan Anggota Badan Kehormatan, Sudjarwo.

 

Pada kesempatan ini, Slamet selaku Kuasa Hukum mengungkapkan adanya beberapa tuntutan yaitu menuntut evaluasi kinerja DPRD Kabupaten Kudus, percepat putusan Badan Kehormatan (BK) atas aduan masyarakat terhadap kinerja Anggota DPRD yang disinyalir mangkir dalam Rapat-rapat DPRD Kab. Kudus, sudah sepatutnya Anggota DPRD Kudus diberhentikan antar waktu karena telah terbukti melakukan pelanggaran konstitusi, Menuntut Ketua DPRD Kudus untuk menghentikan proses pergantian antar waktu karena tidak memenuhi unsur-unsur pergantian antar waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Menuntut Ketua DPRD Kudus mencabut surat kepada KPU Kudus tertanggal 28 Juli 2022 dan mengabaikan surat Ketua KPU Kudus kepada Ketua DPRD Kudus tertanggal 4 Agustus 2022 karena tidak sesuai fakta yang sebenarnya

 

Lanjutnya, beliau mengungkapkan dalam peristiwa ini secara hukum ada hal ini yang perlu dipertimbangkan oleh Ketua DPRD Kudus selaku pucuk Pimpinan. Perihal tersebut, adalah suatu tindakan melanggar aturan hukum yang saat ini dilakukan Ketua DPRD Kudus yakni memaksa KPU untuk memutuskan peristiwa tersebut.

 

“Tindakan yang dilakukan Ketua DPRD yang melanggar aturan Perundang-Undangan, karena usulan yang di PAW kan terhadap salah satu Anggota DPRD yang cacat administrasi telah ditolak oleh KPU dan dikembalikan kepada Ketua DPRD,” ungkapnya

 

Menanggapi perihal tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Kudus mengungkapkan banyak pembahasan penting yang saat ini perlu diselesaikan diantaranya pembahasan APBD untuk kepentingan masyarakat se-Kabupaten Kudus. Beliau juga mengatakan bahwa seluruh pekerjaan telah terjadwalkan dengan baik.

 

“Kita bekerja ada ritmenya, tak hanya masalah ini tapi banyak permasalahan lain yang perlu dibahas utamanya pembahasan APBD. Maka saya memilih untuk kepentingan masyarakat se-Kabupaten Kudus. Karena semua sudah terjadwal saya bekerja tanpa harus menunggu demo,” ucapnya

 

Di samping itu, beliau juga mengungkapkan terkait permasalahan hukum perlu di konsultasi dengan para ahli, sehingga  penting bagi kita agar diberikan kesempatan kami untuk bekerja dengan baik dan berikan waktu untuk memutuskan hal tersebut.

 

“Tentang hukum perlu di konsultasi dengan para ahli, sehingga  penting bagi kita agar diberikan kesempatan kami untuk bekerja dengan baik dan berikan waktu untuk memutuskan hal tersebut. Ketika sudah diputuskan kami bertanggungjawab atas keputusan yang sudah diambil jadi sudah terjadwal, tentang  ketidakadilan sudah diatur dalam UUD,  kalo memang melanggar aturan saya Ketua DPRD memastikan apa yang direkomendasikan dari BK saya selesaikan,” jelasnya

 

Harapnnya  agar seluruh Aliansi Masyarakat mampu menghormati proses yang ada di DPRD. Dan juga dari peristiwa ini pihak DPRD telah melakukan studi banding ke daerah-daerah yang memiliki permasalahan yang sama.

 

Sementara itu, Anggota Badan Kehormatan DPRD Kab. Kudus, Sudjarwo menambahkan semua permasalahan sedang dalam proses penyelesaian dan tidak tergesa-gesa dalam memutuskan agar tidak terjadi kekeliruan. (Humas Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus)