Ketua DPRD Kabupaten Kudus Masan, SE, MM melangsungkan kegiatan kunjungan kerja ke Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur untuk melakukan studi tiru pada Selasa, (14/11/2022).

Kegiatan kunjungan kerja ini dimaksudkan untuk menggali informasi terkait penggunaaan Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau (DBHCHT) di Kabupaten Pasuruan.

Adapun, rombongan yang turut serta mengikuti kegiatan tersebut adalah sejumlah kepala OPD di lingkungan Pemkab Kudus dan Asisten Bidang Perekonomian Pembangunan Setda Kudus Djatmiko Muhardi Setiyanto.

Mengawali percakapan, Ketua DPRD Kabupaten Kudus menuturkan bahwa Pemerintah Kabupaten Pasuruan alokasi anggaran DBHCHT yang diperoleh tahun ini cukup besar hingga Rp 260 juta lebih. Namun, peruntukan anggaran tersebut lebih fleksibel.

Lebih lanjut, beliau menyatakan bahwa hampir semua OPD di lingkungan Pemkab Pasuruan mendapatkan alokasi DBHCHT. Adapun OPD tersebut meliputi  Dinas Pariwisata, hingga Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten Pasuruan.

Dalam hal ini, Masan, mengungkapkan kegiatan seperti ini justru tidak bisa dilakukan di Kudus. Padahal acuan penggunaan anggaran DBHCHT yaitu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang digunakan sama.

Menegaskan, penggunaan anggaran DBHCHT mengacu pada PMK 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi hasil Cukai dan Hasil Tembakau.

“Di Jawa Timur penggunaan anggaran DBHCHT lebih luwes, padahal sama-sama mengacu pada PMK yang sama. Program prioritas bupati di Pasuran juga bisa diakomodasi menggunakan anggaran DBHCHT,” ungkapnya.

Sebagai tambahan, dengan perbedaan ini Beliau bersama Bupati Kudus Hartopo akan berkomunikasi dengan gubernur Jawa Tengah untuk mendiskusikan persoalan ini. Dengan harapan agar gubernur dan Pemprov Jateng bisa memfasilitasi penggunaan anggaran DBHCHT layaknya di wilayah Jawa Timur.

“Untuk saat ini alokasi terbesar DBHCHT masih untuk urusan kesehatan karena dampak pandemi Covid-19. Melihat besaran Silpa anggaran DBHCHT yang besar setiap tahunnya, maka saya bersama bupati akan terus berkomunikasi dengan Kementerian Keuangan agar penggunaan dana cukai ini lebih fleksibel. Termasuk juga nanti saat menghadap ke gubernur,” tegasnya.