Sekretaris Komisi D DPRD Kudus H. Muhtamat, S.H., M.H. meninjau pelaksanaan kegiatan pembelajaran tatap muka pada Jum’at (30/04/2021) di SMP 1 Kudus. Disela peninjauan H. Muhtamat mendesak Disdikpora untuk segera mencairkan tunjangan kesejahteraan guru swasta (TKGS).

Sekretaris Komisi D DPRD Kudus, H. Muhtamat mengatakan pasalnya anggaran hibah TKGS di Bagian Kesra Setda Kudus sudah mulai dicairkan beberapa waktu lalu. Sedangkan dana TKGS oleh Pemkab Kudus disalurkan melalui dua OPD yakni Disdikpora dan Bagian Kesra Setda Kudus.

“Jika di Bagian Kesra sudah bisa dicairkan, kenapa di Disdikpora tak kunjung dicairkan. Ada apa dengan Disdikpora Kudus. Mengapa program-programnya terlihat lamban,” kata Muhtamat

Dengan dilantiknya kepala Disdikpora definitif, Muhtamat berharap agar kinerja Disdikpora menjadi lebih baik lagi. Dan tentunya pihak kami juga akan terus mengawal agar pencairan TKGS dapat segera dilakukan sebelum Lebaran, karena sudah sangat dinantikan oleh para guru.

Selain TKGS, Muhtamat juga mendesak agar Disdikpora segera mencairkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) daerah. Dana BOS belum dicairkan sejak Januari lalu. Kondisi ini membuat sekolah kelimpungan karena harus mencari dana talangan.

“Dampak lambannya pencairan dana BOS sangat membebani sekolah. Pasalnya sekolah harus mencari dana talangan untuk membayar honor guru non PNS hingga tenaga kebersihan. Sekolah juga harus mencari dana talangan untuk bahan ajar,” katanya.

Dengan adanya persoalan tersebut maka akan dijadikan sebagai bahan kajian Komisi D. Pihak kami juga akan segera memanggil Disdikpora untuk memberikan penjelasan terkait persoalan ini, seperti molornya pencairan dana BOS hingga empat bulan sudah tidak bisa ditoleransi.

Dalam kesempatan kali ini Muhtamat juga menyalurkan bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) aspirasi dari Anggota DPR RI Lestari Moerdijat untuk lima ribu siswa di Kabupaten Kudus. “ Terkait pelaksanaan PTM, tentu ada pertimbangan khusus dari Pemkab Kudus, mengingat tren Covid-19 di Kabupaten Kudus cenderung naik lagi,” katanya.

Sementara itu, Kepala SMP 1 Ahadi Setiawan membenarkan jika sekolah harus mencari dana talangan seiring belum cairnya dana BOS daerah. “Meski begitu, untuk para guru non PNS kami terus motivasi agar tetap profesional dalam mendidik para siswa.” Ungkap Muhtamat (Humas DPRD Kabupaten Kudus).