Senin (21/9) Bupati Kudus menjawab Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Kab. Kudus TA.2020 dalam rapat paripurna DPRD Kab. Kudus.

Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Kudus Bp. Masan, SE, MM yang didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Bp. Drs. H. Ilwani dan Bp. Sulistyo Utomo, SE. Di hadiri pula Plt. Bupati Kudus HM. Hartopo, ST, MM, MH, Unsur Forkopimda, Sekretaris DPRD, Para Asisten Sekda, Staf Ahli Bupati, serta Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Kab. Kudus.

Dalam penyampaian jawaban Bupati atas Pandangan Umum fraksi-fraksi, Plt. Bupati Kudus Bp. HM. Hartopo, ST, MM, MH diantaranya menyampaikan :

  1. Fraksi PKB

Menanggapi pandangan umum fraksi PKB tentang kelangkaan pupuk bagi para petani serta langkah Pemkab. Kudus dalam mendorong terciptanya pemulihan ekonomi, Pemkab. Kudus telah berupaya mendorong terciptanya pemulihan ekonomi dengan merencanakan pemberian bantuan modal kepada UMKM bagi masyarakat yang terdampak Covid-19 agar sumber daya ekonomi lebih efektif.

Terkait ketersediaan pupuk bersubsidi, alokasi yang diberikan oleh Pemerintah Pusat masih jauh dari kebutuhan petani di Kab. Kudus. Langkah Pemkab. Untuk mengatasi hal tersebut berupa mengefektifkan alokasi pupuk sesuai kebutuhan dilapangan, penyuluhan kepada petani untuk menggunakan pupuk organik serta mengajukan tambahan alokasi pupuk kepada Pemerintah Pusat.

  1. Fraksi Partai GOLKAR

Terkait pandangan umum fraksi Partai Golkar tentang himbauan dan mendorong Pemkab. Kudus untuk melakukan langkah-langkah yang terarah, terukur dan sisematis dalam penanganan pandemi Covid-19, langkah yang dilakukan Pemkab. Kudus dalam penanganan Covid-19 antara lain :

  1. Penerapan kedisiplinan protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan dengan sabun.
  2. Menetapkan regulasi dan kebijakan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Kesehatan RI (KMK RI No. H. K. 01.07/MENKES/413/2020 tentang pedoman pencegahan dan pengendalian Covid-19
  3. Pembuatan ruang khusus, ruang ICU beserta sarpras untuk pasien Covid-19
  1. Fraksi Partai GERINDRA

Pandangan umum fraksi Partai Gerindra terkait ketersediaan pupuk bersubsidi, dijelaskan bahwa alokasi yang diberikan oleh Pemerintah Pusat masih jauh dari kebutuhan petani di Kab. Kudus. Langkah Pemkab. Kudus untuk mengatasi hal tersebut berupa mengefektifkan alokasi pupuk sesuai kebutuhan di lapangan, penyuluhan kepada petani untuk menggunakan pupuk organik serta mengajukan tambahan alokasi pupuk kepada Pemerintah Pusat.

Sedangkan terkait Bansos, pemberian bantuan tersebut adalah bagian dari jaring pengaman sosial dalam penanganan covid-19. Pemkab. Kudus memberikan bantuan uang Rp. 200.000,- sedangkan untuk pemulihan ekonomi direncanakan melalui bantuan modal kepada UMKM yang terdampak Covid-19

  1. Fraksi Partai NASDEM

Pandangan umum fraksi Partai Nasdem tentang pengalihan anggaran pengadaan mobil truk sampah compactor ke program LPJU tidak akan selesai jika dilaksanakan pada perubahan APBD TA.2020 dikarenaka proses pelaksanaan pekerjaan fisik LPJU harus didahului dengan pekerjaan perencanaan, baru ke tahap pelaksanaan pekerjaan fisik yang setidaknya membutuhkan waktu kurang lebih 4 bulan. Hal ini berdasarkan Perpres 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

  1. Fraksi PKS

Harapan dari fraksi PKS dalam pandangan umum fraksi terkait kreatifitas dalam menigkatkan PAD dalam pandemi Covid-19, Pemkab. Kudus telah melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap sekotr-sektor yang menjadi sumber pendapatan asli daerah.

  1. Fraksi Amanat Nasional Hanura Demokrat

Pandangan umum Fraksi Amanat Nasional Hanura Demokrat terkait penurunan PAD pada sektor retribusi daerah dijelaskan bahwa pendapatan asli daerah mengalami penurunan pada sektor retribusi daerah terjadi mulai bulan Maret sejak pandemi Covid-19. Penurunan terutama pada sektor pariwisata dan perdagangan.

  1. Fraksi PDI Perjuangan

Terkait pandangan umum fraksi PDI Perjuangan tentang pemetaan/ zonasi penyebaran Covid-19 secara lebih optimal dapat dijelaskan bahwa di Kab. Kudus telah dilakukan pemetaan penyebaran Covid-19 per-kecamatan dan updating data sebaran kasus yang dapat dilihat dalam website corona.kuduskab.go.id. humasdprd